Wawali SAS Ikut Rakornas PKH
SULUTDAILY|| Jakarta – Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan mengikuti Rapat Koordinasi PKH tingkat nasional tahun 2018 dengan Tema “Social Justice For All”, (3/5/2018) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
Nara sumber diantaranya, Menteri Sosial RI Idrus Marham, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator PPN/Kepala Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan.
Disela kegiatan, Wawali SAS mengatakan tujuan Rakornas ini adalah untuk memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyangkut implementasi Program Keluarga Harapan. “Adanya sinkronisasi program antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, karena PKH ini menyangkut akses penduduk miskin pada ketersediaan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya,” ujar SAS.
Terkait hal itu, SAS berharap bantuan-bantuan dari pemerintah pusat bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Apalagi,
PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.
“Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM),” jelas SAS.
Dikatakannya, melalui PKH keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.
“Di Kota Tomohon jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga harapan ini tahun 2018 mencapai 4332 KPM. Pemerintah berharap PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional sebagaimana program Nawacita dan Program ODSK di Provinsi Sulut dan program prioritas yang tertuang dalam visi misi walikota dan wakil walikota Tomohon,” pungkas Wawali SAS. (davyt)
