Kasus Kekerasan  Terhadap Perempuan Menurun di 2021, Perempuan Sudah Aman?

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurun di 2021, Perempuan Sudah Aman?

Oleh: Yowanda, S.H., M.Kn.

KOMNAS Perempuan melakukan launching Catatan Tahunan 2021 dengan judul Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 (CATAHU 2021).

Diluncurkan setiap tahun sejak 2001, CATAHU bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan kapasitas lembaga pengadalayanan bagi perempuan korban kekerasan.

Data-data yang disajikan dalam dalam CATAHU dihimpun dari 3 sumber yaitu data dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, Pengadilan Negeri/Pengadilan agama, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan.

CATAHU 2021 mencatat sepanjang tahun 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai sebesar 299.911 kasus yaitu dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus, Pengadilan Negeri/Pengadilan agama sebanyak 291.677 kasus, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus.

Jumlah kasus tersebut menurun sebesar 31% dibandingkan tahun 2020 dimana CATAHU mencatat jumlah kasus sebanyak 431.471. Penurunan jumlah kasus tersebut menurut Komnas Perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: Menurunnya pengembalian kuisioner tahun ini sampai hampir sekitar 50% dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi pandemik yang memaksa penyesuaian pada sistem kerja layanan yang memerlukan waktu untuk beradaptasi, dan perlunya penyesuaian terhadap sistem pengumpulan data dengan format baru (online) tidak lagi manual yang disertai dengan penambahan pertanyaan tentang proses hukum, kondisi dan keberlangsungan Lembaga layanan.
Faktor-faktor tersebut mengakibatkan turunnya kasus yang dapat dihimpun oleh komnas Perempuan.

Namun turunnya jumlah kasus tersebut tidak menggambarkan situasi yang semakin kondusif bagi perempuan atau sebagai tanda berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh komnas perempuan, pandemik Covid-19 juga menjadi faktor yang mempengaruhi jumlah kasus yang dilaporkan oleh korban mengalami penurunan. Dapat dilihat dari beberapa pembatasan yang terjadi di beberapa daerah (PSBB) yang membuat korban mau tidak mau berada dekat dengan pelaku sehingga sulit untuk melapor, sampai dengan persoalan literasi teknologi dan model layanan pengaduan yang mengalami hambatan karena harus beradptasi dengan kondisi pandemi (pengaduan secara online). Pada prakteknya pengadilan agama juga membatasi layanannya serta membatasi proses persidangan.

Hal ini perlu untuk menjadi perhatian karena banyaknya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi tidak mendapatkan penanganan yang sesuai dikarenakan kurangnya keberanian dari korban yang mengalami kekerasan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Korban juga sering dihadapkan dengan victim blaming oleh orang-orang terdekatnya yang menyalahkan cara berpakaian korban, maupun menyalahkan korban yang keluar dimalam hari.

Pentingnya untuk melaporkan kasus bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku kekerasan, melainkan juga untuk melindungi hakhak korban. Korban yang mengalami kekerasan perlu untuk mendapatkan dukungan dan pendampingan dari keluarga dan pendamping yang memiliki kualifikasi sesuai agar dalam menghadapi masa depannya korban dapat mengatasi traumanya.

Kedepannya diharapkan DPR RI bersama dengan Pemerintah Indonesia segera mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas) yang sudah mandek sejak tahun 2012. RUU Pungkas memuat jenis-jenis kekerasan seksual yang sampai saat ini tidak memiliki payung hukum, memberikan jaminan atas penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban dan keluarganya, serta memberikan akses rehabilitasi khusus kepada pelaku kekerasan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Semoga dengan disahkannya RUU Pungkas ini, perempuan di seluruh Indonesia mendapatkan perlindungan yang komprehensif sehingga dikemudian hari jumlah kasus yang tercatat oleh Komnas Perempuan di CATAHU benarbenar mengalami penurunan signifikan yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. (***)

Penulis adalah founder @womenfornations dan aktivis Gerak Perempuan Sulut (GPS)

CATEGORIES
TAGS
Share This