Hingga Oktober 2019, Penerimaan Pajak Suluttenggomalut 6,93 Triliun
Kejar 3,38 Triliun untuk Capai Target 2019
SULUTDAILY||Manado- Diakhir Oktober 2019 penerimaan pajak di Kanwil DJP Suluttenggomalut mencapai Rp 6,93 triliun atau 67,22% dari target sebesar Rp 10,31 triliun, artinya mengalami pertumbuhan sebesar 13,06% dari capaian penerimaan tahun lalu yang berhasil mencapai penerimaan sebesar Rp 8,50 triliun, 83,93% dari target Rp 10,14 triliun.
Hal ini ditandaskan Plh. Kepala Kantor Wilayah DJP Suluttenggomalut Hisbullah mewakili Kepala Kantor Wilayah Suluttenggomalut dalam acara ‘Media Gathering’ bersama para media di Sulawesi Utara di Kantor Kanwil DJP Jl 17 Agustus, Senin (28/11/2019).
Hisbullah mengatakan acara media gathering digelar sebagai bentuk apresiasi DJP Suluttenggomalut kepada media di Sulut yang telah membantu penyebaran informasi terkait kegiatan-kegiatan Kanwil DJP
” Sekaligus untuk membekali para wartawan dengan pengetahuan perpajakan, sehingga pemberitaan terkait perpajakan dapat lebih akurat,” kata Hisbullah didampingi Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), F.N Rumondor.
Hisbullah menambahkan bahwa pasca Tax Amnesty seharusnya Wajib Pajak patuh lebih banyak dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya karena “sudah minta ampun”.
Oleh karena itu apabila terdapat Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, maka DJP dalam hal ini Kanwil DJP Suluttenggomalut telah memiliki basis data perpajakan dari ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain), pertukaran data perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI), Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan (IBK) terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan Wajib Pajak.
“Namun DJP menganut system Self Assesment sehingga yang diprioritaskan untuk ditindaklanjuti terlebih dahulu adalah Wajib Pajak dengan status high risk,”katanya.
Mengacu dari kondisi tersebut, seharusnya Wajib Pajak mulai patuh dan apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT, maka Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT dengan kemauan sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU KUP.
Menjawab pertanyaan wartawan di acara media gathering tersebut, F.N Rumondor mengungkapkan Tahun ini DJP melakukan reformasi perpajakan di 5 bidang yang mencakup organisasi, SDM, proses bisnis, IT, dan peraturan perundang-undangan. Alasan reformasi perpajakan perlu dilakukan, yaitu perlunya peningkatan mutu layanan, peningkatan kerja sama dengan para pihak terkait untuk memperkuat basis data, peningkatan kegiatan penegakan hukum, pemberian kesempatan WP untuk memperoleh keadilan WP, penguatan institusi perpajakan, dan penguatan regulasi perpajakan.
“Diharapkan semua masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan program reformasi perpajakan ini,” kata Rumondor.
Direktorat Jenderal Pajak khususnya bidang P2Humas bertugas untuk menyampaikan informasi ke masyarakat sehingga masyarakat semakin mengetahui tentang peran pajak untuk pembangunan dan melalui informasi Wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan nya dengan baik. Maka dari itu peran media sangat dibutuhkan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga penyebaran informasi lebih luas.
“Wajib Pajak perlu mendapatkan informasi yang akurat seputar perpajakan agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan benar yang berdampak pada kepatuhan dan peningkatan penerimaan,” tambah Rumondor.
Oleh karena itu diharapkan media di wilayah Sulawesi Utara dapat membantu Kanwil DJP Suluttenggomalut dalam penyebaran informasi perpajakan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat yang diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak.
” Dengan peran serta tersebut maka secara tidak langsung rekan-rekan media ikut berperan dalam pembangunan bangsa ini melalui penerimaan pajak,” tutupnya.( Jr)
