Bupati JWS Serahkan NPHD Pada Institusi Keamanan
SULUTDAILY|| Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS) menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) sekaligus dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan Polres Minahasa, Polresta Manado, Polres Tomohon, serta Kodim 1302 Minahasa dan Kodim 1309 Manado, (17/1/2018) di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.
Kegiatan ini ikut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng SH MSi, Kapolres Minahasa AKBP Christ R Pusung SIK, Kapolres Tomohon AKBP I Ketut Agus Kusmayadi SIK, Dandim 1302 Minahasa Letkel Inf Jubert N Purnama STh, Dandim 1309 Manado Letkol Inf Arif Harianto, Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon MSi, Bawaslu Minahasa Donny Rumagit, Perwakilan Kejari Tondano Olivia Pangemanan SH MH serta Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Adapun rincian pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2018 yaitu, Kepolisian Resor Minahasa Rp 4 miliar, Kepolisian Resor Tomohon Rp 750 juta, Kepolisian Resor Kota Manado Rp 750 juta, Kodim 1302 Minahasa Rp 1 miliar, Kodim 1309 Manado Rp 250 juta.
Dalam sambutannya, Bupati JWS menyampaikan bahwa kita patut bersyukur boleh bersama-sama dalam agenda penting dan strategis ini. “Kabupaten Minahasa menjadi bagian dari seluruh daerah di Indonesia yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2018 ini. Momentum politik setiap 5 tahun sekali ini harus kita sukseskan bersama, sebab merupakan tugas penting bagi proses demokrasi di Minahasa,” ujar JWS.
Terkait hal itu, Bupati JWS menjelaskan salah satu aspek yang memegang peranan penting bagi suksesnya pilkada ini adalah keamanan dan tentu menjadi tanggungjawab kita bersama, terutama jajaran TNI dan Polri.
“Karena itu, untuk menopang tugas tersebut perlu di dukung dengan pendanaan dari pemerintah daerah. Memang harus diakui bahwa APBD Kabupaten Minahasa sangat terbatas akibat adanya beberapa pos pendapatan yang mengalami penurunan. Walau Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak dapat memenuhi secara keseluruhan usulan anggaran pengamanan yang disampaikan pihak kepolisian maupun TNI,” kata JWS. (davyt)
