PDAM Mitra Kaji Kerjasama Pengelolaan SPAM dengan Desa

SULUTDAILY|| Ratahan – Pihak perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), sejak tahun 2021 telah melakukan sejumlah kajian terkait rencana kerjasama pengelolaan sumur penyedia air minum (SPAM) dengan desa atau tepatnya melalui badan usaha milik desa (Bumdes).

Hal ini disampaikan Direktur Utama PDAM Mitra Jeki Wulur didampingi Kabag Umum Ronny Ngantung, saat bersua dengan sejumlah wartawan di Tombatu, Kamis 10 Maret 2022.

“PDAM sudah merencanakan sejak tahun kemarin untuk menyerahkan pengelolaan SPAM ke desa atau melalui Bumdes. Bahkan kami telah melakukan sejumlah kajian terutama masalah regulasi atau aturan,” ungkap Wullur.

Lebih lanjut dijelaskan Wullur, langkah ini diambil pihaknya dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pelanggan PDAM. Artinya, jika kerjasama PDAM dengan Bumdes berjalan baik, tentu akan semakin mempermudah pelayan kepada masyarakat.

“Selain itu tentu kerjasama ini akan ikut memberikan kontribusi dalam hal pendapatan asli desa (PADes). Hitung-hitungannya bahkan sudah kami lakukan. Jadi nantinya akan ada bagi hasil dengan Bumdes,” jelas Wullur.

Lantas, kapan rencana kerjasama ini dimulai? Wullur menyebut semua masih dalam kajian. “Tidak hanya dari sisi aturan, tentu perlu ada kesiapan baik itu pihak Bumdes termasuk PDAM dalam menyiapkan infrastrukturnya,” tukas Wullur.

Sebelumnya, saat hearing dengan PDAM, pimpinan DPRD Mitra mlalui Wakil Ketua Tonny Hendrik Lasut, mengusulkan agar pengelolaan SPAM diserahkan ke desa atau Bumdes.

“Berulang kali melakukan pergantian direktur hingga direksi persoalan di PDAM tidak pernah ada habisnya. Bahkan ketika dimintakan penjelasan jawabannya selalu masalah anggaran atau tidak ada angaran. Karena itu saya usulkan pengelolaan SPAM yang selama ini ditangani PDAM sebaiknya diserahkan saja ke desa atau Bumdes untuk dikelola,” tegas THL sapaan akrabnya.

Menurut THL, belajar dari pengalaman dibeberapa tempat di wilayah Minahasa Tenggara, ada beberapa SPAM yang dikelola oleh desa, dan selama ini tidak pernah menimbulkan persoalan di masyarakat. Jika pun ada masalah dikatakan Ketua Golkar Mitra ini, pengelola SPAM di Desa begitu cepat melakukan perbaikan tanpa harus menunggu waktu berhari-hari.

“Artinya jika pengelolaan di desa lebih baik dari pada PDAM, kenapa tidak pengelolaan SPAM diserahkan saja ke desa atau Bumdes,” saran THL. (***)