Kementerian Ketenagakerjaan RI Dukung Program ODSK
SULUTDAILY ll Manado-Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI, melaksanakan sosialisasi dan kordinasi teknis daerah program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja tahun 2017.
Kegiatan yang dihelat selama 3 hari yaitu sejak 25 -27 april 2017 di hotel Clarion Makasar tersebut dirangkaikan dengan penandatangan perjanjian kerjasama dengan daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi program dari Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker RI.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ir Erny B Tumundo MSi, ada 8 kabupaten yang mendapatkan kegiatan yakni, tenaga kerja mandiri, padat karya infrastruktur dan teknologi tepat guna. Di mana semua program yang direalisasikan sebagai dukungan terhadap program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
“Tenaga Kerja Mandiri tujuannya untuk menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di sektor informal berikut membina serta mengembangkan kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang mandiri dan produktif dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia,” ungkapnya Rabu (26/04/2017).
Lebih jauh untuk kegiatan padat karya, kata Tumundo lebih memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dapat memberikan penghasilan baik sementara ataupun tetap dan terus- menerus.
“Kegiatan padat karya bertujuan menekan pengangguran dan kemiskinan, menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat serta meningkatkan kemampuan managerial. Bahkan ketrampilan dan kreativitas usaha ekonomi produktif,” sebutnya.
Sementara itu, untuk kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu pemanfaatan sumberdaya alam agar mempunyai nilai tambah melalui terapan TTG guna mengelola dan mengolah potensi ekonomi pedesaan lebih efisien dan produktif, menciptakan kegiatan ekonomi berskala mikro di pedesaan yang berbasis TTG.
“Kegiatan TTG ini juga dalam upaya mendorong inisiatif penganggur di pedesaan agar mau dan mampu mengelola potensi ekonomi di daerahnya melalui penerapan TTG dan perluasan kesempatan kerja. Di mana sasaran TTG adalah penganggur dan setengah penganggur yang memiliki minat berusaha,” tukasnya.
Diketahui, pembagian kegiatan meliputi Minahasa 5 paket kegiatan Padat Karya Infrastruktur; 1 paket Teknologi Tepat Guna/TTG dan 2 paket Tenaga Kerja Mandiri. Diikuti Tomohon yang terdiri 2 paket padat karya infrastruktur dan 4 paket Tenaga Kerja Mandiri.
Selanjutnya untuk Minahasa Tenggara (Mitra) terdapat 3 paket padat karya, 1 paket TTG dan 2 paket Tenaga Kerja Mandiri.
Untuk Manado ada 3 paket Tenaga Kerja Muda, 2 paket Tenaga Kerja Mandiri. Sedangkan Bolaang Mongondow (Bolmong) terdiri dari 3 paket Tenaga Kerja Muda dan 2 paket Tenaga Kerja Mandiri.
Tak itu saja, Minahasa Selatan (Minsel) terdiri 3 paket padat karya infrastruktur dan 2 paket Tenaga Kerja Mandiri. Kotamobagu, 2 paket Tenaga Kerja Mandiri. Sangihe, 2 paket Tenaga Kerja Mandiri.
Minahasa Utara (Minut) dititip kelola oleh provinsi, 2 paket Tenaga Kerja Mandiri bagi orang tua pekerja anak dalam rangka pengurangan pekerja anak mendukung program keluarga harapan.
“Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Sulut sebesar Rp 5.040 miliar.
Dimensi sasarannya adalah, tenaga kerja muda usia 16-29 tahun lulusan SMK/SMA, pesantren sederajat dan masyarakat putus sekolah, orang tua pekerja anak dan masyarakat miskin,” ujar Tumundo.
“Komponen utama dalam kegiatan ini yaitu pendampingan, pelatihan, bantuan sarpras dan pembinaan lanjutan. Di mana untuk pendampingan akan dilakukan seleksi di provinsi dan biaya operasional tenaga pendamping langsung di Kemnaker ,” tutup Tumundo.(hld)
