Dra. Jull Takaliuang Siap Bertarung di Pileg 2014
SULUT DAILY|| Minut – Dra. Jull Takaliuang, demikian nama lengkap salah aktivis perempuan yang kini maju di Pileg 2014 ini. Ketika ditanya apa motivasinya masuk dalam dunia politik praktis, Jull mengatakan bahwa alasan ikut partisipasi dalam pemilu legislatif karena selama ini perjuangan masyarakat selalu mentok, aspirasi masyarakat tidak menjadi prioritas bagi anggota DPRD saat ini dan mereka tidak pernah mau memahami persoalan sesungguhnya sehingga perjuangan masyarakat sipil harus berani masuk di ranah politik. ”Saya harus berani maju di persaingan pemilihan legislatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat’’, ujar Jull yang maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulut NasDem di Minut -Bitung.
Berkaitan dengan beberapa kasus lingkungan, Jull menilai bahwa sejumlah kasus lingkungan seperti Kasus Buyat di Kabupaten Bolaang Mongondow (PT. Newmont Minahasa Raya), Kasus Reklamasi Teluk Manado, Kasus PT. Meares Soputan Mining di Likupang Kabupaten Minahasa Utara, Kasus PT. East Asia Mineral dan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ditemukan ambivalensi atas konsep pembangunan yang menciptakan paradoks pembangunan yaitu di satu sisi pemerintah (pusat dan daerah) memicu secepat-cepatnya investasi jangka pendek seperti tambang, reklamasi pantai, pembabatan hutan, dengan menguras seluruh kekayaan sumber daya alam yang ada. Pada kondisi tertentu investasi yang ditujukan merangsang pertumbuhan ekonomi menjadi pemicu kemiskinan yang cukup luas karena matinya sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.
Menurut Jull, salah satu bagian penting dalam advokasi masyarakat adalah membangun komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan, BPLH, Dinas Pertambangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, ) untuk membahas masalah serta mencari alternatif/solusi yang tepat.
‘’Untuk memperkuat posisi masyarakat marginal yang cenderung dikorbankan jika diperhadapkan dengan investasi-investasi maupun program pembangunan, maka hal penting lain yang dilakukan adalah meminta dukungan legislatif di DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Beberapa penyampaian aspirasi yang diajukan ke DPR RI berhasil mendorong dilaksanakannya sekitar 7 kali rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III, Komisi VII dan Komisi IX yang mengundang Departemen-departemen terkait, pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal yang sama dilakukan juga di tingkat DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota,’’kata Jull yang juga adalah Direktur Eksekutif Yayasan Suara Nurani Minaesa selain itu Jull mantan Redaktur Koran Suluh Merdeka serta Sekertaris Redaksi Manado Post.
Selaras dengan itu, di tingkat grassroot dilakukan penguatan terhadap masyarakat menyangkut berbagai bidang terutama menyangkut penyelamatan lingkungan, demokrasi (civil society) dan penegakan HAM. Memperkuat perempuan nelayan dan petani pesisir dengan membagi pengetahuan dan memberikan pemahaman melalui seminar, workshop, pelatihan-pelatihan maupun diskusi-diskusi yang juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat (di tingkat desa/kelurahan) dalam perencanaan maupun pengawasan pembangunan.
Dikatakan Jull, hasil kerja pengorganisasian masyarakat adalah teridentifikasinya detail persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi/dibutuhkan masyarakat dalam memerangi kemiskinan. Hasil identifikasi persoalan-persoalan tersebut sangat berguna menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan, prioritas program pembangunan, penganggaran, dan strategi implementatif program yang partisipatif dan tepat sasaran.(JbR)
