BI Paparkan Strategi Transisi Energi Ramah Lingkungan

SULUTDAILY|| Manado -Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi tiga agenda utama mewujudkan G20 concrete collaboration , yakni:

Pertama, Global Healh Architecture, mencakup upaya mengatasi pandemi dan meningkatkan resiliensi terhadap potensi health issues ke depannya.

Kedua, Digital transformation, mencakup pemanfaatkan ekonomi digital untuk mendorong inklusivitas, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan pemuda.

Ketiga, Energy transition atau transisi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan, mencakup berbagai area dalam mewujudkan sustainable development goals terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan.

“Ketiga area utama tersebut diturunkan menjadi pilar-pilar strategis dan nilai inti dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu (1) Memperkuat lingkungan kemitraan (2) Mendorong produktivitas (3) Meningkatkan ketahanan dan stabilitas (4) Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif (5) Kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.,” kata Dody dalam acara Capacity Building G20 & North Sulawesi Investment Forum dan Road to Pleno ISEI 2022 di Ballroom Grand Kawanua Novotel Manado , Senin (15/08/2022).

Menurut Dody, berdasarkan tema dan pilar tersebut, Indonesia mengusung 6 Agenda Prioritas Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, dengan fokus dan gambaran ouput yang akan dihasilan, antara lain mencakup:

a. Exit Strategy to Support Recovery. Membahas bagaimana G20 melindungi negara- negara yang masih menuju pemulihan ekonomi dari efek limpahan exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya.

b. Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth. Mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjan, sektor RT, korporasi, dan keuangan.

c. Payment System in Digital Era. Standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC).

d. Sustainable Finance. Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan).

e. Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance; Open banking untuk produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.

f. International Taxation: Membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting

“Keenam agenda prioritas yang diusung oleh jalur keuangan tersebut mungkin sebagian diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang tengah menjadi fokus kebijakan pembangunan pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara, misalnya terkait penanganan scarring effect pada beberapa industri utama dan UMKM di daerah, kemudian akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi pemda dan kemudahan alat pembayaran bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dody juga menjelaskan terkait isu Sustainable Finance.
Sustainable Finance merupakan isu yang pembahasannya terus menghangat dari waktu ke waktu, tidak hanya karena targetnya yang oleh sebagian negara anggota G20 dianggap cukup ambisius, tetapi juga urgensi untuk melaksanakan komitmen dalam pengendalian kerusakan iklim karena adanya kemungkinan dampak yang lebih parah kepada kehidupan sosial dan perekonomian bila tidak segera ditangani lebih lanjut.

“Bagi banyak negara, terutama yang bergantung pada energi berbasis fosil seperti halnya Indonesia, kita memahami betul bahwa tindakan mitigasi perubahan iklim bukanlah langkah yang mudah, karena ketergantungan kita yang tinggi kepada sumber energi dan ekspor komoditas mineral,” katanya.

Meski demikian, lanjut Dody ke depan tuntutan global atas penerapan standard ekonomi hijau dan keuangan berlanjutan akan semakin tinggi, dan bagi negara yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut akan terekspos beberapa tantangan baru, sebagai contoh tambahan pajak karbon untuk produk ekspor dan pengenaan biaya modal yang lebih mahal bagi entitas industri yang tinggi karbon.

“Di sisi lain, perubahan iklim juga membawa risiko tersendiri secara makro bagi perekonomian. Kenaikan emisi karbon telah mendorong kenaikan suhu bumi sehingga menyebabkan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan. Posisi geografis Indonesia dengan kepulauan yang terletak di “ring of fire”, mengakibatkan Indonesia terekspos risiko perubahan iklim yang lebih tinggi jika dibandingkan banyak negara lain,” ungkapnya.

Saat ini, biaya akibat cuaca ekstrim di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp100 Triliun per tahun. Biaya ini diprakirakan akan terus tumbuh secara eksponensial akibat semakin ekstrimnya cuaca dimasa depan. Apabila kita tidak melakukan tambahan aksi mitigasi, biaya akibat cuaca ekstrim pada 2050 diprakirakan dapat mencapai 40% dari PDB.

Guna mengantisipasi berbagai tantangan dan pemasalahan tersebut, para pemangku kepentingan perlu mengidentifikasi lebih lanjut potensi investasi hijau untuk sektor-sektor ekonomi yang potensial di daerah, serta sektor eksisting lainnya untuk bertransisi menuju ekonomi hijau.

Dalam hal ini otoritas dan pelaku pasar keuangan telah mengembangkan berbagai pendekatan dan alat untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyelaraskan investasi berkelanjutan yang berorientasi pada proyek-proyek hijau untuk dipedomani, baik itu dalam bentuk taksonomi keuangan hijau, maupun kalkulator jejak karbon nasional.

Bank Indonesia telah aktif melakukan inisiatif hijau sejak sepuluh tahun yang lalu. Inisiatif ini dilakukan Bank Indonesia dengan bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri khususnya Kementerian dan Otoritas seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), OJK, hingga beberapa forum keuangan hijau di luar negeri seperti Network for Greening Financial System (NGFS).

“Pada inisiatif kebijakan, Bank Indonesia telah menerbitkan kebijakan Green LTV bagi properti dan kendaraan berwawasan lingkungan,” kata Dody didampingi Kepala Perwakilan BI Sulut Arbonas Hutabarat.

Sementara itu, pada sisi internal BI melakukan inisiatif seperti pengalokasian investasi berkelanjutan dalam bentuk penempatan portofolio cadangan devisa hijau.

Ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan penguatan kebijakan keuangan hijau yang salah satunya ditujukan untuk memitigasi risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Penguatanpenguatan akan dilakukan antara lain melalui kebijakan makroprudensial, pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif, hingga transformasi kelembagaan Bank Indonesia yang keseluruhannya memperhatikan lingkungan.

Adapun dalam penguatan dan implementasinya, Bank Indonesia akan terus bersinergi dan melakukan koordinasi erat dengan KSSK, Kementerian/Lembaga, dan stakeholders terkait. (Jr)