Wapres  Ma’ruf Amin Sebut Sulut Pontesial bagi Pengembangan Ekonomi Syariah

Wapres Ma’ruf Amin Sebut Sulut Pontesial bagi Pengembangan Ekonomi Syariah

SULUTDAILY|| Manado – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan kemajemukan masyarakat Indonesia yang hidup rukun dan harmoni meski berbeda suku, agama, dan budaya merupakan prasyarat agar pembangunan berjalan dengan baik.

“Semboyan ‘Torang Samua Basudara’ menjadikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi paling toleran di Indonesia. Semangat ini juga yang sejatinya dipraktikkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” ujar Wapres, saat pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Manado, Kamis (04/04/2024).

Wakil Presiden Ma’aruf Amin

Menurut Wapres, ekonomi syariah mengusung keadilan, inklusivitas, pemerataan kesejahteraan, dan perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan. Bahkan nilai-nilai kebaikan dan maslahatnya dapat diterima semua umat manusia, tak terbatas hanya bagi kalangan umat Islam saja.

“ Pengembangan ekonomi syariah telah dilakukan di Sulawesi Utara, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS dan rantai nilai halal berbasis pondok pesantren,” ungkapnya.

“Sulut adalah salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selama tahun 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun yang bersumber dari SBSN,” ujar Wapres.

“Salah satunya, Pembangunan Bandara Bolaang Mongondow yang baru diresmikan. Ini adalah bentuk kontribusi pembiayaan berbasis syariah untuk memacu pertumbuhan ekonomi regional,” sebutnya.

Disamping itu, ujar Wapres, letak strategis Sulut menjadikannya pintu gerbang ekspor di Kawasan Timur Indonesia menuju negara ASEAN dan Asia Pasifik, dan berpotensi memberikan kontribusi bagi kerjasama ekonomi kawasan.

“Rencana pengembangan Pelabuhan Bitung akan memperkuat jaringan transportasi laut internasional dan meningkatkan konektivitas, serta diharapkan memberi efek berganda bagi sektor industri dan pariwisata,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Wapres meminta KDEKS bersama dengan Pemprov Sulut untuk mengkapitalisasi dan mensinergikan berbagai potensi dan keunggulan tersebut dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru wilayah hingga nasional.

“Kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang telah dicapai Provinsi Sulut, saya minta terus dilanjutkan, serta pastikan dampak dan kemanfaatannya nyata dirasakan oleh masyarakat,” pintanya.

Wapres Ma’aruf optimis dengan perkembangan ekonomi syariah di Sulawesi Utara karena sejak awal ekonomi syariah di kembangkan di Indonesia, Gubernur Sulut Olly Dondokambey turut membidani lahirnya regulasi ekonomi syariah.

” Gubernur Olly Dondokambey yang adalah mantan anggota DPR RI sangat paham dengan pengembangan ekonomi syariah karena beliau ikut dari awal hingga lahirnya ekonomi syariah di Indonesia,”kata Wapres.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya memberikan keyakinan bahwa Sulut dengan semua stakeholder akan berusaha mengembangkan ekonomi syariah ini karena sangat menguntungkan masyarakat.

” Saya ikut dalam pembahasan lahirnya UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,” kata OD.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andry Prasmuko dalam sambutannya nya mengatakan sejalan dengan peningkatan posisi Indonesia sebagai peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi di Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023, pengembangan EKSyar di Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki prospek pertumbuhan yang baik.

“Kesadaran terhadap potensi dan prospek produk halal di Sulawesi Utara, diantaranya dapat dilihat pada
perkembangan jumlah sertifikasi halal yang diajukan oleh para pelaku UMKM,” ujar Prasmuko.

Ia menjelaskan Tahun 2023, telah diterbitkan total 2.193 sertifikat halal atau meningkat tajam dibandingkan tahun 2021-2022 dengan total 178 sertifikat halal. “Adapun data sementara per Maret 2024, sebanyak 75 sertifikat halal telah diterbitkan,” ungkap Prasmuko.

Industri jasa keuangan syariah dan dana sosial syariah juga memainkan peran sentral dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sulawesi Utara. Penyaluran pembiayaan di Lembaga Keuangan Bank Umum Syariah di Sulawesi Utara terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya,” ungkap Andry.

“Per Februari 2024, pembiayaan syariah yang disalurkan oleh perbankan di Sulawesi Utara mencapai Rp1,3 triliun, meningkat 9,62% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, didominasi oleh kredit konsumsi non-UMKM seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat pada instrumen keuangan syariah,” katanya.

Hadir pada acara ini, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, Walikota Manado Andrei Angouw, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulut Sarbin Sehe, Ketua MUI Provinsi Sulut K.H. Abdul Wahab Abdul Ghafur, serta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W. S., Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (Jr)

CATEGORIES
TAGS
Share This