SULUTDAILY|| Manado- Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulut Praseno Hadi menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Sulawesi utara yang selama ini berjalan dipandang belum berhasil dan belum optimal mengemban fungsi-fungsi utamanya. “Masih terdapat etika dan perilaku ASN yang masih perlu reformasi, seperti : kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, birokratis, inefisien dan tidak disiplin,” beber Praseno saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ruang C.J. Rantung, Kamis (18/10/2018).
Praseno memberi contoh bentuk inefisien dapat dilihat dari penyusunan anggaran untuk penugasan tugas luar daerah. “Kalau bisa dua orang saja yang berangkat kenapa mesti sampai enam orang ? Kalau dibuat efisien, dari situ saja kita sudah bisa menghemat anggaran,” kata Praseno.
Dalam rapat kali ini di agendakan pula evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merunut pada catatan sementara hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2018. Terlihat dalam rapat itu, Kepala Biro Organisasi Kepegawaian Provinsi Sulut Glady Kawatu, para pejabat eselon di lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara.(Jr)