SULUTDAILY|| Manado- Ratusan buruh dan mahasiswa menggelar aksi damai di depan lobby Kantor Gubernur untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu (11/03/2020).
Koordinator Aksi Jack Andalagi dari KSBSI Sulut mengatak buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulawesi Utara bersama organisasi mahasiswa PMII, GMNI, LMND,YLBHI-LBH Manado, KAMMI, AMAN Sulut melakukan aksi damai untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
” Kami berharap aspirasi kami diterima Pemprov Sulut,” kata Jack.
Dalam orasi, pendemo menyampaikan sejumlah alasan mengapa omnibus law RUU Cipta Kerja harus ditolak.
Pertama, klaster ketenagakerjaan;
Upah Minimum Kota atau Kabupaten terancam hilang (upah fleksibittas). Besaran pesangon PHK berkurang, Cuti haid bagi perempuan dihapus, Nasib Buruh Outsourching makin tidak jelas, Pekerja dapat diKontrak seumur hidup, dihapusnya Sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar. Hilangnya jaminan social (kesehatan dan Jaminan Pensiun). PHK dapat dilakukan tanpa Kesepakatan. Makin bebasnya Tenaga Kerja Asing bekerja, dan lainnya.
Kedua, klaster pengadaan lahan (agraria)
berpotensi akan memperpanjang konflik agraria dikarenakan tanah akan diprioritaskan untuk investasi dan pembangunan Nasional, adapun bertentangan dengan amanah IJUPA yang seharusnya tanah harus diprioritas untuk rakyat miskin.
Ketiga, klaster investasi dan pembangunan
lebih menguntungkan para pemodal besar, mengancam lingkungan hidup dan berpotensi timbulnya konflik agraria antara masyarakat adat, pengusaha, dan pemerintah.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Utara Erny Tumundo saat menerima pendemo balik bertanya jika peserta demo sudah membaca draf RUU Cipta kerja.
” Saya melihat tuntutan para buruh tidak semua seperti yang termuat dalam draff RUU Cipta Kerja,” kata Erny.
Namum, lanjutnya. Pemeritah Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw sangat berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak buruh.” Aspirasi buruh di Sulut ini akan kami terus kan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
“Rencananya dalam waktu dekat kami akan mengundang sejumlah stakeholder terkait untuk membahas draff RUU Cipta Kerja ini,”janjinya.
Demo berlangsung damai, usai dari kantor gubernur, massa bergerak menuju Kantor DPRD Sulut. (***)
