Musrenbang RKPD 2019 Kabupaten Minahasa
SULUTDAILY|| Mandolang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, melalui Badan Pengembangan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Minahasa, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa tahun 2019, di Hotel Mercure Desa Tateli Kecamatan Mandolang, (28/03/2018).
Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH MSi, mewakili Penjabat Bupati Minahasa Drs Royke Herkules Mewoh DEA ini, diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Bappelitbangda Minahasa Drs Donald Wagey MBA, yang diwakili oleh Sekretaris Badan (Sekban) Jemmy Tuwo, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh yang mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, yakni Sekretaris Badan Aldrin Anies SP MT.
Pj Bupati Mewoh dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Korengkeng menyampaikan bahwa, sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa lingkup perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan jangka tahunan.
Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Repoblik Indonesia nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rencana Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, menyatakan bahwa, Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD yang bertujuan untuk, menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten/ Kota.
“RKPD tahun 2019 ini merupakan RKPD transisi, dimana dokumen RPJMD yang seharusnya menjadi acuan, belum disusun karena menunggu Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa terpilih nanti. Sehingga kita mengacu pada RPJMD Minahasa tahun 2008-2028, kebijakan nasional dan RPJMD Provinsi Sulut,” kata Korengkeng. (davyt)
