Legislator Amar Kosoloi Sikapi Dihapusnya Sejumlah Penerima BLT dan Bantuan Lansia
SULUTDAILY|| Ratahan – Legislator DPRD Minahasa Tenggara (Mitra) dari Partai Gerindra Amar Kosoloi, menyampaikan kritik terkait adanya penghapusan bantuan untuk lansia dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh oknum hukum tua di daerah pemilihannya.
Melalui rilis resminya kepada SulutDaily.com, Ketua Fraksi Gerakan Keadilan Indonesia (F-GKI) ini menyebutkan, pemberian bantuan bagi kaum lansia dan BLT harus dilakukan pada rel dan aturan main yang berlaku.
“Pemberiannya sudah diatur dalam juklak dan juknis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan menghapus hak yang sudah menjadi milik orang-orang tua dan jangan bawa-bawa nama bupati,” beber Amar, Senin 16 November 2020.
Amar menegaskan, Bupati Mitra tidak seperti yang sering dicatut sejumlah oknum. Dimana kata Amar, dalam banyak diskusi dengan pihak DPRD, bupati selalu mengingatkan untuk memprioritaskan orang-orang tua.
“Termasuk saat rapat bersama, bupati selalu mengingatkan hal itu. Siapapun dia, pak bupati selalu katakan prioritaskan lansia. Jadi jangan bawa-bawa nama bupati karna beliau tidak sekejam itu,” tegas Amar.
Ia pun menyayangkan adanya oknum hukum tua yang melakukan tindakan di luar batas seperti menekan-nekan masyarakat lewat pemberian berbagai program bantuan.
“Justru dengan memberi bantuan kepada mereka, itu sangat membantu program-program pemerintah dan efektifitas kepentingan politik itu justru lebih baik. Jadi jangan memberangus hak-hak orang karena berbeda pìlihan,” sesal Amar.
Karena itu, Ia kembali menegaskan agar jangan sekali-kali mencatut nama bupati karena beliau tidak searogan yang dibayañgkan. “Sekali lagi, jangan catut nama bupati dan jangan buat narasi-narasi seperti itu,” semburnya.
Lebih lanjut dikatakan Amar, jika narasi-narasi seperti itu terus dilakukan, akan sangat merugikan nama baik bupati. “Bahkan yang paling ekstrim dalam suatuasi Pilkada ini, tentu akan merusak elektabilitas pasangan OD-SK karna ulah aparat-aparat di desa,” sindir Amar.
Amar pun mengingatkan para pihak yang dimaksud, agar tidak membangun image seolah-olah bupati kita hittler membangun, seolah-olah bupati kita arogan bahkan diktator.
“Selama ini bupati selalu memberi instruksi tapi di bawah itu terlalu keras menjalankan bahkan salah menafsirkan keputusan bupati. Ini yang selalu terjadi sehingga harus diberangus secara tuntas di Kabupaten Mitra,” tukas Amar.
Sementara itu, pihak Pemkab Mitra yang dihubungi media ini melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Arnold Mokosolang, belum memberikan keterangan dan klarifikasinya terkait adanya persoalan tersebut.
(***)