SULUTDAILY|| Ratahan – Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, secara resmi membuka kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Grand Puri, Manado, Selasa (10/3).
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Minahasa Tenggara, serta berbagai unsur yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah. Turut hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Penyusun LKPD TA 2025, Tim Review Inspektorat, hingga para Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara, dan Operator dari masing-masing perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kegiatan rekonsiliasi merupakan tahapan penting dan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi cerminan pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.
“Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah bagian dari komitmen kita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai profesionalitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk bekerja secara teliti dan menjaga sinergi dalam proses penyusunan laporan tersebut.
“Dibutuhkan komitmen dan kerja sama yang baik dari seluruh perangkat daerah. Kualitas laporan yang kita hasilkan akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Minahasa Tenggara,” tutupnya.
Kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar perangkat daerah sehingga penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan baik, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. (***)
