Komisi II DPR RI – Kanwil BPN Sulut Bahas PTSL dan Konflik Tanah
SULUTDAILY|| Tomohon – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik terkait Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dan Konflik Pertanahan di Sulawesi Utara, (29/1/2019) di Danau Linow Tomohon.
Pertemuan dilakukan bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara, beserta jajarannya. Komisi II DPR RI, dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI sebagai Ketua Tim DR Ir E Herman Khaeron MSi (FPD) didampingi rombongan Ketua Komisi II Zainudin Amali (FPG) , Hendry Djosodiningrat SH, (FPDIP) Dwi Ria Latifa (FPDIP), Agus Susanto (FPDIP), Tuti N Roosdiono (FPDIP), Drs H Dadang S Muchtar (FPG), Melda Addriani (FPG), EE Mangindaan SIP (FPD), dan Firmansyah Mardanoes MM (FPPP), serta Staf Ahli Menteri ATR/BPN RI Bhahdrun Syah.
Khaeron dalam penjelasannya mengatakan kunjungan ini berkaitan dengan upaya pemerintah menjadikan ruang agraria atau pertanahan memiliki manfaat bagi anak bangsa. Karenannya jajaran Kementrian ATR BPN soal fungsi dan tugas dalam penyelesaian konflik tanah.
“Mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program telah maksimal, serta permasalahannya terkait konflik pertanahan di masyarakat. PTSL bukan program main-main tetapi sebagai program yang membutuhkan kinerja disiplin aparatur. Kehadiran ini bagian dari konsekwensi mengawal tugas dan fungsi sesuai tujuan sukses dan bertanggung jawab jajaran BPN,” ujar Khaeron.
Selanjutnya dijelaskannya, Komisi II juga telah melakukan uji petik pada sejumlah daerah dan luar negeri yang bertujuan untuk mencari solusi penyelesaian pertanahan,
termasuk pengecekan terhadap persoalan status tanah.
Mangindaan sebagai perwakilan masyarakat Sulawesi Utara di DPR RI mengingatkan bagi jajaran Kanwil BPN untuk kerja maksimal demi masyarakat Sulut, termasuk permasalahannya dapat dilaporkan. “Jika bermasalah terkait SDM, dapat disampaikan sehingga inisiatif dan kreasi pencapaian tujuan dan sasaran dapat tercapai, sehingga kinerja tidak memalukan pemerintah,” singkat Mangindaan.
Sementara, sebelumnya Kakanwil BPN Sulut Ir Freddy Koritama MSi mengawali pertemuan memperkenalkan jajaran Kepala Kantor BPN kabupaten/kota di Sulawesi Utara, beserta jajaran kepala bidang Kanwil BPN Sulut. Selanjutnya menerangkan soal luas wilayah Sulawesi Utara 32.841.300 hektare. “Koordinasi bersama pemerintah daerah, terutama bupati/walikota terus dilakukan dalam upaya memaksimalkan program ini termasuk penyelesaian konflik tanah,” jelas Koritama.
Kepala Kantor BPN Tomohon Christanto Bulamey SH saat memaparkan profil Kota Tomohon dari sudut administrasi, serta kemajuan pelaksanaan PTSL dan penyelesaian konflik tanah di Kota Tomohon.
Hadir Asisten Pembangunan Setdaprov Sulawesi Utara Ir Jhon E Kenap MSi , Asisten Perekonomian Setdakot Tomohon Max Mentu SIP MAP, Kabag Pemerintahan Setdakot Tomohon Sjerly Bororing, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tomohon Djemmy J Sundah SE. (davyt)
