JS-JL Hadiri Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi
SULUTDAILY|| Ratahan – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH dan Wakil Bupati Drs Jocke Legi bersama Ketua DPRD Marty Ole, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengawasan intern keuangan dan pembangunan daerah tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dilaksanakan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa 30 Maret 2021.
Rakor yang dilaksanakan Pemprov Sulut bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulut, mengangkat tema ‘Pariwisata Sulawesi Utara Bangkit, Menuju Masyarakat Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera’.
Gubernur Olly Dondokambey SE dalam pemaparannya menyampaikan, rencana pengembangan destinasi wisata menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata super prioritas di Sulawesi Utara.
“Sulawesi Utara menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata super prioritas. Ini tentu berkonsekuensi pada anggaran makanya perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, KPK meminta para kepala daerah agar memanfaatkan keberadaan APIP baik itu Itjen Kemendagri, BPKP dan Inspektorat daerah dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran agar terhindar dari tindak pidana korupsi,” kata gubernur.
Sementara itu, Bupati James Sumendap mengatakan, pelaksanaan Rakor sangat strategis karena terkait pengawasan penggunaan anggaran dan pembangunan di lingkup pemerintah daerah.
“Materi yang dibahas adalah peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka mendorong pembangunan di Sulawesi Utara khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata. Kabupaten Minahasa Tenggara sendiri akan secara intens menunjang dalam rangka pengembangan sektor pariwisata,” kata Sumendap.
Disebutkan Sumendap, pelaksanaan rakor pengawasan intern keuangan dan pembangunan daerah sangat baik dalam rangka mengingatkan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah selaku penyelenggara negara untuk senantiasa update terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaan anggaran di daerah selalu dilakukan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Adapun pembicara dalam rakor tersebut diantaranya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, serta Inspektur I pada Itjen Kemendagri Bachtiar Sinaga.
(***)
