Ingin Raih WTP, Bupati-Wabup dan Walikota-Wawali Harus Kompak
SULUT DAILY|| Manado- Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd menyatakan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepala daerah dan wakil kepala daerah harus kompak dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu menjadi salah satu syarat sekaligus tuntutan dalam pemerintahan. Pernyataan Wagub tersebut disampaikan saat membuka Rakor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di hotel Sintesa Peninsula Manado, Senin (18/11/2013) . Kegiatan yang di gelar Inspektorat Provinsi Sulut, diikuti para Bupati/walikota, Sekda, Inspektur dan KepalaDinas/Badan Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota.
Menurut Kansil, sulit bagi kabupaten/kota bisa meraih WTP apabila kepala daerah dan wakilnya tidak akur, ini mernjadi satu kendala besar untuk meraihnya, sementara BPK telah mengultimatum agar tahun depan ada kabupaten/kota bisa mengikuti jejak dari kota bitung yang telah meraih WTP sejak tahun lalu. Karena itu, melalui rakor pengawasan kali ini saya mengajak, minimal diatas lima daerah bisa meraih WTP tahun ini, untuk mengikuti jejak kota bitung, disamping segera memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan mencegah terulangnya lagi permasalahan yang sama, ujarnya.
Karena itu membangun sinergitas dan koordinasi yang konkrit dalam pengawasan mutlak dilakukan dikabupaten /kota berikan porsi kepada wakil kepala daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan, mengingat selama ini pengawasan belum optimal. Dan pengawasan itu harus berpedoman pada norma objektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan, dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang optimal, efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat, serta mendidik dan dinamis, pungkasnya.
Sebelumnya Inspektur Provinsi Mecky M Onibala MSi melaporkan kegiatan yang dihadiri Inspektur Wil III Inspektorat Jenderal Kemendagri Aswin Nasution, Kepala Biro perencanaan dan manajemen Kinerja Kemenpan Didit Noordiatmoko, Kepala BPK dan kepala BPKp Sulut itu, akan berlangsung salam tiga hari. Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan sinergitas pengawasan fungsional internal daerah dan menyatuhkan persepsi antara inspektorat provinsi dan kabupaten/kota serta optimalnya peran inspektorat sebagai pemantau penyelenggaraan SPIP di daerah, tambah mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra.(JeT)
