Demokrat Bahas Politik Dinasti di Kongres 2015

SULUT DAILY|| Jakarta-  Gede Pasek Suardika, Politisi Demokrat mendukung pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dinasti politik. Ia menyatakan demokrasi yang dikedepankan SBY sesuai dengan nilai Pancasila. “Demokrasi secara kekeluargaan bukan keluarga. Kalau kekeluargaan itu semangat gotong royong kalau demokrasi keluarga menampung anak-istri dan keluarga,” kata Pasek di Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Terkait sindiran publik mengenai dinasti politik di Partai Demokrat. Pasek mengatakan publik akan menilai saat Kongres Demokrat tahun 2015. Pasek sendiri akan maju pada Pemilu 2014 melalui jalur DPD. Ia mengakui tidak menginginkan adanya dinasti politik sebab istrinya maju sebagai Caleg DPRD Bali asal Demokrat. “Tidak elok kalau satu dapil, maka saya mencoba menghormati pakta integritas,” katanya.

Gede Pasek  mengatakan politik dinasti dalam alam demokrasi tidak ada. Sebab politik dinasti hidup pada jaman kerajaan masa lalu dimana kekuasaan diberikan secara turun temurun melalui silsilah keluarga. “Di zaman demokrasi, pilihan tidak elok membangun dinastinya,” ujarnya.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak adanya politik dinasti. Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain mengungkapkan sejumlah alasan penolakan politik dinasti. “Berpotensi merusak, menodai Bahkan menjadi anomali bagi Demokrasi,” kata Malik melalui pesan singkat, Selasa (16/10/2013).

Potensi itu, kata Malik, bisa dilihat dari pengalaman beberapa Pilkada dan momentum politik lainnya. Ia mengungkapkan menjamurnya keluarga petahana (incumbent) menjadi KDH (Kepala Daerah) sudah terbukti. “Upaya memenangkan dan melanggengkan kekuasaan tentu saja linier dengan cara-cara berpolitik di daerah,” katanya.

Menurut Malik,  petahana memiliki sumber daya politik yang besar dibanding calon baru. Pemanfaatan itu biasanya berbentuk politisasi APBD/program, politisasi aparatur negara. Bahkan kooptasi civil society dengan kekuatan uang. “Politik dinasti mengurangi kesempatan Bahkan mengancam warga untuk menjadi pemimpin daerah. Potensi monopoli kekuasaan ini semakin massif terjadi,” ujar anggota Komisi II itu.

Ia mengatakan di beberapa daerah kecenderungan penumpukan kekuasaan ini semakin kuat. Monopoli atau upaya mempertahankan kekuasaan ini biasanya dilakukan untuk mengamankan kekayaan dan mengamankan diri dari kemungkinan jeratan hukum. “Karena itu PKB Akan mempertahankan klausul atau pasal RUU Pilkada yang membatasi keluarga/kerabat dekat petahana langsung mencalonkan sebagai KDH,” ungkapnya.(tribunnews/JbR)

Demokrat Bahas Politik Dinasti di Kongres 2015