Amdal Adalah Tanggungjawab Negara, Jangan Dibiayai Perusahaan

Diskusi SDI dan FJPI Sulut Rekomendasikan  4  Point Penting

SULUTDAILY|| Manado- Diskusi bertajuk ‘’Kerusakan Hutan Kita Semakin Parah’’ refleksi dari banjir bandang dan tanah longsor yang terus mengancam Sulawesi Utara yang digelar Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI) Sulut bersama Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sulut di Ruang Rapat I Kantor DPRD Sulut Kamis (01/03/2017) telah menelorkan sejumlah rekomendasi .

Diskusi yang dipandu moderator Ketua IJTI Sulut Amanda Komaling dan Narasumber Dr. Ir. Martina A. Langi, M.Sc, dosen Universitas Sam Ratulangi Manado, Ir Joula Pelealu MSi, Kepala Bidang Penyuluhan,Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat  dan Sekjen DPP SDI Dr Eleonora Moniung SH,MH (Salah satu Penasehat Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) merekomendasikan ;  pertama,  harus disadari bahwa manusia sangat bergantung dan sangat berkepentingan dengan alam dan lingkungannya. Manusia bukan pemilik alam ini, manusia hanya administrator yang harus menjaganya supaya tidak rusak.

Kedua, AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Demikian juga dengan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.

Fakta dilapangan menunjukan bahwa selama ini tidak ada  UKP/UPL atau Amdal yang benar-benar independen dan berpihak pada pengutamaan penyelamatan lingkungan. Penyebabnya adalah biaya puluhan juta s/d ratusan bahkan ada juga yang miliaran dalam mendapatkan Amdal tersebut dibiayai oleh perusahaan yang bersangkutan. Forum diskusi merekomendasikan agar Negara (Pemerinta)harus bertangjungjawab terhadap anggaran untuk proses operasional pembuatan dokumen Amdal sehingga para pakar dan ahli yang dilibatkan juga tidak harus ‘melacurkan’ keahliannya hanya untuk sebuah Amdal.

UU no  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Pasal 26 (1) ‘’Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat’’sudah sangat mendesak untuk direvisi. Sebaiknya redaksinya ‘’Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh Pemerintah dengan melibatkan masyarakat’’.

Ketiga, Menyeruhkan untuk menghentikan perlakuan korup sejumlah pejabat pemerintah atau oknum lainnya yang diduga meminta ‘jatah’ dalam setiap  pemberian ijin kepada perusahaan yang terkait dengan  lingkungan. Perilaku koruptif para pejabat di daerah ini berpotensi  menjadi penyumbang kerusakan lingkungan. Ijin yang diberikan beralasan menarik investor juga seiring dengan deal pemberian saham ataupun mendapatkan sejumlah ruko/bangunan pada lahan yang direklamasi.

Keempat, Forum diskusi sepakat membentuk ‘Pokja Peduli Lingkungan Hidup’ untuk menggali berbagai persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Sulawesi Utara.

Ketua SDI Sulut Jeane Rondonuwu menegaskan  bahwa 4 rekomendasi ini diharapkan mampu membawa perubahan terhadap persoalan lingkungan di Sulut. ‘’ Terkait hasil diskusi Ini SDI dan FJPI Sulut akan menindaklanjuti dalam sebuah seminar nasional untuk mendapatkan masukan yang lebih banyak. Tema Internasional Womens Day 2017 #Be Bold For Changes telah meninspirasi kami perempuan Sulut untuk serius dan berani melakukan perubahan. ’’ kata Jeane yang juga adalah Ketua FJPI Sulut.

Hadir dalam diskusi sejumlah LSM yakni Jull Takaliuang (Yayasan Suara Nurani) Theo Runtuwene (Walhi), Ances (Ypeka Manado), Nur Hasanah (Swara Parangpuan), KNPI Manado , aktivis SDI Sulut dan sejumlah Jurnalis perempuan yang tergabung dalam FJPI Sulut. (Jr)