Akhir Tahun TPID Sulut Lakukan Konsolidasi, Kembangkan Strategi 4K

SULUTDAILY|| Manado- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) TPID, Rabu, (17/11/2021) di Ballroom Hotel Luwansa, Manado.

Rakor ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Sulut, Bapak Dr. H. Praseno Hadi, MM, AK, CA, dan dihadiri oleh Kepala
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Arbonas Hutabarat; Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Asim Saputra,

Hadir juga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekda Prov. Sulut, Edwin Kindangen, M.Si, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulut Ir. Hanny Wajong M.Si; serta perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Dinas Perhubungan, Bulog, Pertamina, dan BMKG.

Dalam Rakor TPID Provinsi Sulut ini dibahas tentang koordinasi pengendalian inflasi di Sulawesi Utara menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru, evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi tahun 2021 dan penyusunan roadmap pengendalian inflasi 2022-2024.

Secara tahunan, inflasi Manado tercatat sebesar 2,40 % (yoy), dan inflasi Kotamobagu sebesar 2,97 % (yoy). Ditinjau dari sumber penyumbang inflasi, tekanan inflasi pada Oktober 2021 didorong oleh komoditas cabai rawit dan perikanan.

Menurut Kepala Sulut BPS Sulawesi Utara Asim Saputra dalam Rakor TPID, inflasi di Sulut pada Oktober 2021 masih relatif rendah dan terkendali meski meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

“Namun demikian, potensi peningkatan permintaan cabai rawit menjelang Natal dan tahun baru perlu diantisipasi. Selain itu, komoditas perikanan yang beberapa periode terakhir menjadi penyumbang inflasi juga perlu diantisipasi,” ujarnya.

Hal ini dikonfirmasi oleh Balai Perikanan yang menyatakan bahwa sebanyak 80-90 % produksi perikanan di Sulut dikirimkan ke Iuar daerah (Jawa Timur dan DKI Jakarta) serta menguatkan hasil asesmen Bank Indonesia, dimana meskipun Sulut memiliki produksi perikanan yang surplus cukup tinggi dibandingkan dengan konsumsinya, tetapi dengan tidak terpenuhinya konsumsi domestik, harga komoditas perikanan di pasar cenderung tinggi dan fluktuatif.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perikanan akan terus memperbarui data pasokan dan harga serta menjaga ketersediaan di masyarakat.
Selama tahun 2018-2021 , penyumbang inflasi utama di Manado dan Kotamobagu pada periode HBKN Nataru adalah bawang merah, angkutan udara, ikan cakalang, dan cabai rawit.

Tekanan inflasi beberapa komoditas tersebut diperkirakan akan meningkat hingga akhir tahun 2021 akibat kenaikan permintaan menjelang HBKN Nataru. Disamping potensi kenaikan permintaan, kondisi cuaca yang memasuki musim hujan dan fenomena La Nina berpotensi meningkatkan tekanan inflasi terutama pada komoditas hortikultura dan perikanan.

Berdasarkan info dari BMKG Sulut, peningkatan curah hujan hingga lebih dari 40 % diperkirakan akan terjadi hampir di seluruh Sulawesi Utara pada Desember 2021 Januari 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian berpendapat bahwa komoditas pertanian khususnya tomat perlu menjadi perhatian dan dilakukan antisipasi melalui pemanfaatan berbagai teknologi pertanian, sehingga pasokan dan harga tetap terjaga.

Lebih Ianjut, seluruh dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Bulog, dan Pertamina juga menyampaikan strategi pengendalian harga supaya inflasi tetap terkendali. Adapun strategi-strategi tersebut antara lain dengan pemantauan harga dan pasokan secara rutin, menjaga kelancaran jalur distribusi, menjaga cadangan beras pemerintah, serta mengupayakan ketersediaan pasokan bahan bakar solar terutama di Kota Manado, Kota Kotamobagu, dan Kota Bitung.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Sulut, Bapak Dr. H. Praseno Hadi mengatakan sebagai tindak Ianjut dari Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID 2021 , TPID Prov.

“Sulut juga turut menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Inflasi di Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota secara daring untuk mengikuti sosialisasi penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi 2022-2024,” katanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, TPID Prov. Sulut juga berkoordinasi untuk menyusun roadmap tersebut yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program kerja pada awal tahun 2022.

Roadmap 2022-2024 terdiri dari ,’key strategies’ 4K yaitu:
Pertama, Keterjangkauan Harga dengan program stabilisasi harga dan mengelola permintaan;. Kedua, Ketersediaan Pasokan dengan program produksi domestik, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan memperkuat kelembagaan;

Ketiga, Kelancaran Distribusi dengan program penguatan KAD dan penguatan infrastruktur perdagangan. Keempat, Komunikasi Efektif dengan memperbaiki kualitas data, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta mengendalikan ekspektasi inflasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Arbonas Hutabarat mengatakan ke depan, koordinasi intensif dan sinergi antar Dinas/lnstansi terkait yang sudah sangat baik ini perlu dipertahankan, dan senantiasa ditingkatkan dengan berpedoman pada prinsip 4K.

“Bank Indonesia dalam hal ini berkomitmen untuk memberikan update kajian perekonomian dan perkembangan inflasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan di Sulut, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi usaha-usaha lokal untuk menjaga roda perekonomian tetap tumbuh dengan aman di tengah kondisi pandemi,” ujarnya.
(Jr)