Aliansi Rakyat Demo Tiga Instansi Penting Bolmut

SULUTDAILY, BOLMUT – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) masih belum usai, walaupun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah mengetuk palu sidang tiga kali dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan surat suara oleh tiga pasangan calon sebagai peserta pilkada serentak 2018 dengan perolehan suara 19.645 pasangan DP – AL, 19.202 pasangan HD – MB dan 10.521 pasangan KB – AL.

Keberatan atas hasil perolehan suara terus bergulir di Mahkama Konstitusi Republik Indonesia oleh pasangan calon HD – MB dengan menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai lembaga penyelenggara dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten sebagai lembaga pengawas jalannya pilkada. Bukti audio visual yang dikumpulkan saksi diajukan keberatan atas keputusan hasil pleno penetapan ke MK dan dugaan penggelumbungan suara di beberapa TPS dengan suara pemilih tambahan yang belum cukup usia.

Demo pun beraksi di tiga instansi penting yang berkaitan dengan pilkada, diantaranya di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kantor KPUD, dan Kantor Panwaslu Bolmut. Demo yang bertemakan keadilan bagi rakyat bolmut tersebut di pimpin oleh Bung Sutoyo.

Dalam orasinya, Sutoyo meminta kepada Pimpinan Capilduk untuk dapat memberikan data rilis sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada 2018 bolmut, mengingat banyaknya kecurangan data yang ada di TPS sebagai pemilih tambahan belum cukup usia yang menggunakan Surat Keterangan atau Suket.

” Kepada pimpinan Capilduk yang terhormat kami datang kesini hanya menginginkan transparansi data kependudukan yang menjadi dasar penetapan DPT dan pemilih tambahan oleh KPUD Bolmut dalam pilkada,” ujar Sutoyo dalam orasinya didepan kantor Capilduk, Kamis (12/7).

Ratusan warga yang terlibat dalam masa aksi membuat aktifitas perkantoran lengang dan mengancam akan masuk kedalam kantor apabila permintaan rakyat tidak dipenuhi oleh pimpinan capilduk bolmut. Tidak lama dalam demo yang terjadi didepan kantor capilduk, akhirnya pimpinan keluar kantor dan menemui aksi masa dihalaman kantor yang dikawal oleh pengamanan anggota polsek urban dan tentara nasional indonesia.

Dalam penyampaiannya, kepala dinas capilduk Parmin Mokodompis mengatakan sistem keamanan integrasi online data tidak semudah itu harus diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan informasi data kependudukan tanpa seizin dari kementrian. Dan data sudah kami serahkan kepada KPUD Bolmut yang telah ditetapkan dalam DPT 2018.

” Harus ada mekanisme dalam penyampaian data kependudukan. Tidak bisa asal – asalan, ” tantang Mokodompis kepada masa aksi demo.

Perhelatan terus berlanjut masa aksi dan pegawai capilduk bolmut. Dimana pihak capilduk tidak memberikan data kependudukan yang diinginkan oleh masa aksi. Dan mengancam akan menggelar kembali aksinya pada senin pekan depan.

Aksi demo berlanjut dikantor KPUD Bolmut namun ketua KPUD sedang berada diluar kantor dan terus berlanjut di kantor Panwaslu Bolmut hingga masa aksi diguyur hujan deras.

Hasil informasi yang dirangkum oleh tim sukutdaily.com, demo yang digelar oleh aliansi rakyat bolmut menuntut transparansi data penduduk tahun 2018 yang menjadi dasar penetapan pleno DPT pilkada. Yang diduga kuat adanya penggelumbungan suara pada usia yang belum cukup 17 tahun di TPS. Namun pihak capilduk tidak memberikan arsip data kepedudukan dengan dalil harus ada izin dari kementrian. Aksi demo yang sempat tertunda beberapa hari yang disebabkan oleh tidak dikeluarkannya izin kepolisian urban kaidipang berlangsung aman dan terkendali hingga selesai. (Ricky)