Perkuat Sistem Pengawasan, Wali Kota Weny Gaib dan BPKP Sulut Teken Rencana Aksi Pengendalian Korupsi
SULUTDAILY || Kotamobagu — Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat komitmen dalam mencegah praktik korupsi dengan menandatangani Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di Kantor BPKP Sulut, Manado, Senin (6/10/2025).
Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya sebatas seremoni, tetapi langkah konkret untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan adanya mekanisme pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif sehingga potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini,” ujar Wali Kota.
Wali Kota juga menambahkan, inisiatif ini merupakan bagian dari strategi Pemkot dalam meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), yang menjadi salah satu tolok ukur utama kinerja tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, menjelaskan bahwa rencana aksi tersebut memuat berbagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta menumbuhkan budaya anti-korupsi di seluruh perangkat daerah.
“Dokumen ini tidak hanya berisi komitmen, tetapi juga panduan kerja nyata yang akan kami jalankan, termasuk penyusunan pedoman pengendalian kecurangan dan kerja sama investigatif dengan BPKP,” ungkap Yusrin.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Heru Setiawan, menyambut baik langkah Pemkot Kotamobagu tersebut. Ia menilai kolaborasi ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat integritas birokrasi serta meminimalkan risiko korupsi pada level operasional pemerintahan.
Melalui kerja sama ini, Pemkot Kotamobagu berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi demi terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. (afn/jr)
