Webinar Nasional Fakultas Hukum Unsrat Hasilkan 6 Poin Kesimpulan

SULUTDAILY|| Manado- Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ke-62 diwarnai dengan sejumlah kegiatan, salah satunya yakni Webinar Nasional bertajuk ‘ Solusi Keberhasilan Pembangunan di Papua menuju Kesejahteraan,’ Kamis (14/08/2020).

Dekan FH UNSRAT Dr. Flora Priscilla Kalalo., SH., MH dalam sambutannya mengatakan Webinar Nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni Mayor Jenderal TNI Ali Hamdan Bogra Panglima Komando Daerah Militer XVII / Kasuari, Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Oktavian, ST., MSc., DESD Rektor Univeritas Pertahanan, Dr. Wawan Hari Purwanto, SH., MH. Deputi VIII Badan Intelijen Negara dan Prof. Dr. (r). Henny Warsilah, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

” Disahkannya UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua membuka hak-hak mendasar yang menjanjikan perubahan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Fakultas Hukum Unsrat Manado sebagai pelnyelenggaran pendidikan tinggi Hukum, mempunyai tiga tugas utama yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. Dengan integrasi yang baik dari 3 tugas utama diatas tentunya akan sangat menentukan kualitas luaran yang unggul,” kata Dr Flora.

Menurut Dr Flora, momentum Dies Natalis ke-62 menjadi wahana yang tepat untuk menunjuk kepada masyarakat akan kepedulian Civitas Akademika terhadap daerah Papua sebagai saudara sebangsa dan senegara.

“Keberhasilan Otsus Papua secara tidak langsung mencerminkan keberhasilan negara dalam melindungi warga negara dan sumberdaya alam di tanah Papua, dan keberhasilan ini dapat menjadi starting point untuk diterapkan juga ke daerah-daerah lain,” ujarnya.

Diskusi yang dipandu Stefan Obadja Voges., SH., MH tersebut menghasilkan 6 poin kesimpulan yakni pertama, seyogianya Pembangunan tidak hanya secara sektoral seperti ekonomi atau fisik, tetapi Pembangunan Sosial-Budaya yang bersifat sosietal terhadap masyarakat Papua khususnya Papua Barat.

Kedua, hal ini dilakukan karena Papua Barat merupakan daerah yang berada di bawah rata-rata secara Nasional, yaitu menempati urutan ke-2 Provinsi termiskin di Indonesia di mana jumlah orang miskin 27,76% dari total populasi. Di samping itu daerah ini memang memiliki berbagai masalah lain yang melilit secara sistemik.

Ketiga, secara Politis wilayah ini masih terus mengalami angguan dari pihak luar (negara asing) yang menginginkan kemerdekaan Papua. Dukungan pi ak Internasional ini seolah menjadi pem enaran bahwa daerah ini mengalami masalah ketidakadilan bahkan penindasan yang akut.

Keempat, pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat sejauh ini sudah menunjukkan beberapa kemajuan yan memberi harapan di masa depan. Misalnya jika dilihat dari ukuran proporsi
Penduduk miskin. Dari 54% pada tahun 1999, pada saat ini sudah turun setengahnya, yaitu 27 persen.

Kelima, menarik untuk kita ulas adalah sejauh mana wilayah ini telah benar-benar terintegrasi ke dalam masyarakat Indonesia. Integrasi itu tidak cukup hanya secara politis (resmi bagian dari NKRI), tetapi integrasi yang benar-benar sosiologis yaitu sejauh mana etnls Papua menjadi bagian dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang dialami oleh Papua dalam tiga dimensi yaitu Integritas.(***)