Wawali Rendy Mangkat Beberkan Langkah Konkret Pemkot Kotamobagu Tekan Angka Kemiskinan

Kotamobagu10 Views

SULUTDAILY || Kotamobagu — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan melalui berbagai strategi terarah dan kolaboratif.

Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, memaparkan upaya tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (7/10/2025).

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, dan dihadiri oleh kepala daerah, perwakilan instansi vertikal, serta unsur masyarakat dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta memperluas kerja sama lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah Sulut.

Dalam forum tersebut, Wawali Rendy Mangkat memaparkan hasil capaian dan kebijakan strategis Pemkot Kotamobagu dalam menekan angka kemiskinan sejak tahun 2022 hingga 2024.

Sejumlah program prioritas turut disorot, antara lain bantuan rumah layak huni, penyediaan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan kemitraan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program.

“Komitmen Pemkot Kotamobagu dalam menekan angka kemiskinan diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Kami juga terus memperbarui dan mengevaluasi data agar bantuan dan intervensi tepat sasaran,” ujar Kepala Bappelitbangda Kotamobagu, Chelsia Paputungan, yang mendampingi Wawali dalam kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkot Kotamobagu mendukung sepenuhnya target pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.
Keikutsertaan Kotamobagu dalam Rakor TKPK ini menjadi bukti komitmen daerah untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan sosial ekonomi di tingkat lokal. (afn/jr)