Terbaik di Sulut, Pelaksanaan SPBE Pemkab Mitra Diapresiasi KemenPAN-RB
SULUTDAILY|| Ratahan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara kembali mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Setelah di awal bulan Januari 2022 Minahasa Tenggara mendapatkan penilaian tertinggi dari Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelenggaraan aksi perlindungan hak asasi manusia, kali ini daerah yang dipimpin Bupati James Sumendap dan Wakil Bupati Jocke Legi mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB terhadap pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) tahun 2021, Kabupaten Minahasa Tenggara berada di rangking pertama.
Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB tertanggal 5 Januari 2022, tiga besar nilai tertinggi di Sulawesi Utara, indeks SPBE Minahasa Tenggara 2,46 poin disusul Kota Kotamobagu 2,41 poin dan Kabupaten Bolaang Mongondow 2,03 poin.
Penerapan SPBE yang telah dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Tenggara yakni e-absensi, e-SPT/e-SPPD, e-TUP, Tax Cliring, SIKM, e-arsip, e-planning, e-Kinerja e-budgeting, OSS (Online Single Submission), Siskeudes, Siswaskeudes, Srikandi (sistem informasi kearsipan dinamis), JIDH (jaringan informasi dan dokumentasi hukum), aplimkasi BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), LPSE, aplikasi pendataan Covid-19.
Bupati James Sumendap telah menyampaikan tahun 2022 Pemkab Mitra mempunyai tema khusus yaitu “membangun reputasi dan berprestasi” dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dia mengungkapkan, sejumlah capaian yang telah diperoleh harus pertahankan dan berharap pada tahun 2022 harus meraih lebih banyak prestasi.
“Bangun reputasi dengan cara yang paling terbaik. Dari komitmen yang dibangun bersama maka akan melahirkan prestasi yang diberikan bagi rakyat Kabupaten Minahasa Tenggara,” ujar Sumendap.
Sekretaris Daerah (Sekda) David Lalandos mengungkapkan, Pemkab Mitra secara khusus mendapatkan apresiasi dari Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo melalui surat yang disampaikan kepada bupati.
“Ini menjadi komitmen dari Pemkab Mitra untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan termasuk pelayanan masyarakat sudah berbasis elektronik,” kata Lalandos.
Dia mengungkapkan, saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, Pemkab Mitra berupaya untuk terus melahirkan inovasi dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan penerapan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
“Dengan adanya ini, kerja-kerja pemerintah dari kabupaten sampai di desa dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabel. Selain itu makin memudahkan pelayanan pemerintah bagi masyarakat,” tukas Lalandos. (***)
