REPDEM : Relaksasi Penting Untuk Ringankan Bendera Putih, Percepat Vaksinasi Di Daerah

REPDEM : Relaksasi Penting Untuk Ringankan Bendera Putih, Percepat Vaksinasi Di Daerah

SULUTDAILY||Jakarta – Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), sayap aktivis Pro Demokrasi PDI Perjuangan, menyarankan pemerintah agar membuat kebijakan relaksasi jika tidak bisa membantu rakyat sewajarnya karantina kesehatan. Selain itu, pemerataan vaksinasi harus dipercepat. Apalagi beberapa pemkab sudah mengeluhkan kurangnya vaksin.

Target herd immunity yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo harus cepat tercapai, sebisa mungkin tepat waktu. Repdem mencatat, manajemen distribusi vaksin ini masih kacau. Sementara daerah-daerah juga mengejar herd immunity di wilayahnya agar bisa segera melakukan pemulihan. Sementara salah satu syarat pemulihan adalah melakukan vaksinasi menyeluruh pada warganya. Repdem mengusulkan agar program vaksinasi lebih dekat lagi ke masyarakat. Mulai jemput bola, dilakukan di posyandu atau balai warga. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kerumunan. Namun demikian, ketersediaan vaksin menjadi mutlak. Jangan sampai terjadi kekosongan stok.

Repdem juga menyarankan agar di setiap penyelenggaraan vaksinasi, warga diingatkan untuk dalam kondisi fit. Bagi warga yang tidak bisa divaksin, seperti dalam keadaan hamil, penyakit bawaan dan belum tiga bulan sembuh dari covid19 dilakukan pemeriksaan dokter dan diberi surat keterangan yang juga termuat dalam basis data pemerintah.

Repdem melihat, kesungguhan mengejar herd immunity harus diimbangi manajemen vaksinasi, penyembuhan pasien dan ketersediaan vitamin belum maksimal. Walaupun Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit terus menurun, tapi target utamanya adalah herd immunity. Itu yang harus dilakukan agar segera kembali ke new normal.

Disamping itu, diperlukan kebijakan relaksasi kredit untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat berpenghasilan UMK atau yang berpenghasilan dari UMKM. Hal ini dikarenakan, dampak hancurnya daya beli dari awal masa pandemi dan tidak adanya kegiatan masyarakat selama PPKM menjadi potensi konflik horisontal. Ambil contoh yang kerap terjadi antara pengemudi ojol/taxol dengan mata elang.

Presiden tentu tidak akan menutup mata, walaupun kedua Menkonya (Marves dan Perekonomian) tidak punya kemampuan berempati. Paling cuma gimmick seperti yang dilakukan di Yogyakarta tempo hari. Yang terjadi, mereka membohongi masyarakat dengan angka fantastis, pertumbuhan di atas 7 persen. Padahal, dalam kenyataannya, nyaris tidak ada transaksi di masyarakat bawah. Warung-warung sangat sepi pembeli. Moda transportasi tanpa penumpang. NPL pun naik tinggi. tegas Jimmy Fajar Ketua DPN Repdem Bid. Penggalangan Buruh dan Miskin Kota.

Jimmy Fajar Ketua DPN Repdem Bid. Penggalangan Buruh dan Miskin Kota

Tentang langkah preventif, Repdem menyarankan agar dilakukan swab antigen gratis secara acak di tingkat RT. Demikian pula agar memperbanyak Laboratorium Uji PCR di setiap RSUD dan zona dari beberapa Puskesmas Kecamatan. Jika hasil PCR bisa keluar dapat diketahui dalam beberapa jam, tidak perlu sampai berhari-hari, bahkan bisa lebih dari seminggu. Apalagi jika saling serobot dengan yang membuat harga pasar menjadi berkali-kali lipat dari harga riilnya. Demikian pula apotek BUMN bisa menjadi tempat uji PCR gratis di masyarakat. Dan segala keperluan obat-obatan dan vitamin selalu tersedia di harga Eceran Terendah, bukan Eceran Tertinggi. Harga obat di apotik BUMN harus lebih rendah dari harga di apotik swasta.

Terakhir Jimmy Fajar memberi pesan “Percepat herd immunity, tetap taat prokes agar segera kembali ke new normal”.(*/stb)

CATEGORIES
Share This