Tokoh Pemuda Likupang Minta Pemerintah Libatkan Warga Lokal NonASN Dalam Tim Sosialisasi KEK di 18 Desa di Liktim
SULUTDAILY|| Likupang – Donald Rumimpunu tokoh pemuda Likupang Raya yakin jika saat ini 80 persen penduduk yang menetap di wilayah Likupang belum paham benar apa itu Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) dan apa manfaatnya? Itulah mengapa ia berharap pemerintah terkait sebaiknya mengadakan sosialisasi yang efektif di 18 desa yang ada di Kecamatan Likupang Timur dan di sekitarnya.
“Kami berharap ada tim sosialisasi yang turun ke desa-desa atau ke komunitas-komunitas yang ada di Likupang sebagai lokasi utama KEK Pariwisata untuk menjelaskan apa manfaat KEK, dan terutama apa yang harus masyarakat desa persiapkan supaya KEK Pariwisata ini berdampak positif bagi masyarakat maupun dalam hal dukungan kepada pemerintah yang membuat program ini,” ungkap Donald Rumimpunu yang juga alumni SMAN 1 Likupang dan kini berprofesi sebagai karyawan di sebuah perusahaan ternama di Likupang, Selasa (18/06/2019).
Menurutnya program KEK Pariwisata sangat bagus hanya saja selain infrastruktur harus dipersiapkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menopang program ini. Antara lain:
1.Program seperti pemberian beasiswa untuk lulusan SMA yang minat pariwisata supaya bisa melanjutkan kuliah di jurusan Pariwisata. Apalagi saat ini banyak lulusan SMA dan SMK Likupang yang memilih tidak melanjutkan kuliah karena persoalan biaya yang mahal dan lokasi kampus yang jauh.
2.Program pelatihan bagaimana menjadi pemandu wisata profesional khusus untuk warga Likupang,
3.Pembentukan dan pengembangan sanggar seni musik dan tarian tradisional,
4.Pelatihan pembuatan souvenir (ole-ole untuk dibawa pulang wisatawan) dan pemerintah harus membantu pemasaran (menciptakan dan menjaga stabilitas penjualan jangan sampai justru barang dagangan yang eksis dari pengusaha luar Likupang yang ingin memonopoli usaha souvenir),
5.Studi banding terkait pengelolaan lokasi pariwisata, yang semua pesertanya masyarakat Likupang nonASN.
“Dalam program ini haruslah masyarakat desa yang potensial yang berperano dan.. bukan ASN yang dilatih. Kalau ASN lokal yang dilatih, mereka sulit untuk mengunakan ilmu itu dalam realisasi di lapangan nantinya. Selain itu ASN dan perangkat desa punya jalurnya sendiri. Sebaiknya masyarakat Likupang diambil utusan dari 18 desa yang dilatih,” usul anggota Komunitas Likupang Raya (KLIR) ini.
Persoalan mekanisme sosialisasi menurut Rumimpunu tidak akan menjadi masalah dan memakan anggaran besar jika melibatkan kaum muda yang peduli daerahnya. “Banyak orang Likupang yang sudah sukses dan bekerja di pemerintahan, ada juga para mahasiswa, nah, mereka bisa dikolaborasi dengan tim dari provinsi dan para tokoh pemuda enerjik di Likupang sebagai tim sosialisasi,” tuturnya.
Anggaran sosialisasi tidak harus besar karena di Likupang sudah banyak komunitas antara lain Komunitas Likupang Raya (KLIR) yang sudah lama eksis. “Kerjasama sosialisasi dalam arti ada komunikasi antara pemerintah dan warga lokal langsung ke arus bawah,” kata Rumimpunu.
Misalnya pemerintah mengadakan pelatihan untuk anggota KLIR yang ingin menjadi relawan tim sosialisasi dari 18 desa karena KLIR memiliki anggota di semua desa yang tersebar bahkan sampai di 3 kecamatan. “Selanjutnya sosialisasi bukan hanya di balai desa tetapi dari mulut ke mulut saat di kebun, saat di warung karena tim sosialisasi adalah warga di desa tersebut,” ungkapnya.
Diakuinya memang sudah ada sosialisasi melalui camat, kepala desa dan perangkat desa namun kurang efektif karena cara penyampaian dan dinamika di desa membuat apa yang harus disosialisasikan menjadi bias. “Harus melibatkan tokoh pemuda supaya bersifat jangka panjang. Sebagai tim sosialisasi sekaligus sebagai pelaku pariwisata nantinya untuk menopang eksistensi KEK,” ujar Rumimpunu. (yr)
