Silpa Capai Rp 70 Miliar, DPRD Nilai SKPD Kurang Maksimal

SULUTDAILY|| Tomohon – DPRD Kota Tomohon melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Pemandangan Umum fraksi – fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 Kota Tomohon, (26/6/2018).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tomohon Ir Miky JL Wenur dan dihadiri Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak, jajaran Anggota DPRD Tomohon, serta pejabat Pemerintah Kota Tomohon.

Dalam dalam paripurna ini, fraksi – fraksi menerima dan menyetujui Ranperda tentang Laporan Pertanggungjl Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku, dengan sejumlah catatan penting. Namun juga mengapresiasi keberhasilan memperoleh Opini WTP dari BPK RI.

Akibat dari meninggalkan SILPA yang mencapai sekitar 70 Miliar Rupiah, maka Fraksi Partai Golkar (FPG) berharap menjadi perhatian bagi setiap perangkat daerah untuk mampu memaksimalkan penggunaan anggaran sehingga program dapat berjalan sesuai harapan.

Sedangkan Fraksi PDIP meminta penjelasan soal tidak terserapmya anggaran secara maksimal, sebab masih banyak program yang tidak bisa direalisasikan.

Sementara, Fraksi Partai Demokrat menyikapi penurunan realisasi penyerapan anggaran dibandingkan tahun 2016. Termasuk juga ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat sehingga mendesak dilakukannya perencanaan anggaran dimulai dengan defisit anggaran supaya terpacu PAD secara ekponensial, serta ditetapkannya alokasi dana 5 persen dari APBD untuk kelurahan.

Untuk Fraksi Gerindra dalam menyampaikan catatan khusus lebih memotivasi perangkat daerah pada pelaksanaan program. (davyt)