“Rule Of The Game” Keluar Rel, James Sumendap Didesak Evaluasi ‘Masinis’ Diskominfo

Pelantikan pejabat beberapa waktu lalu. Inzet: Bupati James Sumendap

SULUTDAILY|| Ratahan – Kurang lebih tiga bulan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik  dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dijabat pejabat baru alias dipromosi dari jabatan eselon III naik ke eselon II, masalah demi masalah mulai terjadi khususnya soal kemitraan dengan pers.

Hal ini bisa jadi karena ketidak mampuan oknum pejabat di instansi tersebut dalam mengurus kerjasama dengan wartawan yang bertugas di daerah tersebut.

Munculnya berbagai persoalan di instansi yang dipimpin Kepala Dinas Budi Raranta, karena yang bersangkutan mengeluarkan kebijakan yang nyaris tak mendasar secara aturan bahkan logika dalam hal pemberian kerjasama pemasangan advertorial kepada wartawan.

Sejumlah pekerja pers menilai, langkah yang dilakukan pejabat Diskominfo saat ini menguntungkan bagi beberapa wartawan tapi justru merugikan sebagian besar wartawan.

Menurut mereka, apa yang terjadi hari ini di Diskominfo merupakan sejarah terburuk sejak para wartawan bermitra di instansi itu.

“Dari sekian pejabat yang dipercayakan Bupati James Sumendap memimpin Diskominfo, pejabat saat ini mencatatkan sejarah terburuk bagi kami,” sembur sejumlah wartawan.

Mengapa? Karena sistem yang dipakai untuk mendapatkan advetorial sangat tidak masuk akal bahkan tidak mendasar secara logika.

“Mana bisa pemberian advertorial dilakukan berdasarkan nomor urut tercepat dalam melengkapi berkas. Ini sangat aneh bahkan pertama terjadi di Indonesia,” sebut  mereka.

Sudah tak mendasar secara aturan, pembagian advertorial juga berulang-ulang diberikan kepada mereka yang berada diurutan atas dalam kelengkapan berkas.

“Ini aneh bin ajaib. Lengkap berkas sudah ada 30-an media, tapi materi advetorial justru berulang diberikan kepada urutan teratas kelengkapan berkas. Makanya kalo ada yang tidak terima bahkan protes, ya jelas saja karena merasa pembagian tidak adil dan merata. Logikanya begini, masa sama-sama lengkap berkas tapi yang urut atas sudah tiga kali dapat advetorial sementara yang lain satu kali bahkan belum dapat sama sekali. Apa ini rule of the game yang dimaksud pejabat Kominfo? Atau ini maksudnya tidak ada faktor X?,” sindir mereka.

Terkait sejumlah masalah yang terjadi di Diskominfo Mitra khususnya soal kemitraan dengan media atau waratawan, mendapat tanggapan aktivis sekaligus pemerhati pembangunan Mitra Veppy Rambi.

“Pekerja pers adalah mitra kerja dari pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara. Karena itu sangat tidak elok dan tidak etis apabila mereka diperlakukan tidak adil,” kata Rambi.

Menurut Dia, boleh-boleh saja Kominfo berlaku tidak adil kalo kemudian rekan-rekan wartawan tidak memenuhi syarat admnistrasi atau syarat untuk mendapatkan kerjasama.

“Tapi kalo sistemnya seperti yang disebutkan rekan-rekan wartawan, ini tentu satu kegagalan pejabat Kominfo dalam menjalankan kepercayaan dan amanah yang diberikan bupati dalam hal menjalin sinergitas dan kemitraan dengan pers,” tegas Rambi.

Untuk itu, Rambi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal ini Bupati James Sumendap, sebaiknya mengkaji kembali penempatan atau promosi jabatan Kadis Kominfo Mitra saat ini karena belum mampu menjalankan tupoksinya secara baik sesuai keinginan atasan.

“Pak Bupati James Sumendap harus melakukan evaluasi terhadap kinerja bahkan jabatan Kadis Kominfo. Beliau telah gagal karena menimbulkan banyak persoalan termasuk berlaku tidak adil kepada rekan-rekan pekerja pers. Bahkan kalo perlu diganti dengan pejabat lain yang lebih mampu. Kan sudah banyak pejabat yang lebih dulu memimpin Kominfo tapi tidak perna ribut-ribut. Artinya kalo mereka mampu mengamankan kenapa yang sekarang berbeda. Masalahnya dimana? Bisa saja karena beliau memang belum mampu menduduki jabatan eselon II,” tukas Rambi.

Sementara itu, terkait dengan pola yang diterapkan, Kadis Kominfo Budi Raranta menjelaskan, bahwa dirinya menjalankan sistem yang sudah diterapkan berdasarkan nomor urut kelengkapan berkas dan kuota berdasarkan anggaran kas.

“Si D lengkap ketika ketika A,B,C sudah satu putaran…. otomatis A,B,C lebih satu dari D. Kalau ada E yg lengkap kemudian ketika putaran A,B,C,D sudah satu putaran. Maka A, B,C sudah 3 kali dan D 2 kali dan E baru 1 kali. Mudah2an ilustrasi ini membantu. Dan sistem ini akan membuat yg cepat lengkap dihargai dan yg lambat melengkapi di motivasi utk lengkap,” terang Raranta kepada wartawan.

Ketika disinggung soal saran Bupati James Sumendap dalam hal kerjasama media dan Kominfo harus dilakukan pemerataan, Raranta mengatakan pemerataan yang disampaikan bupati adalah antara cetak dan online.

“Pemerataan yg Pak Bupati bilang adalah antara cetak dan online, yg pake istilah hujan merata dimana-mana,” jawab Raranta membingungkan wartawan.

(***)

CATEGORIES
TAGS
Share This