Pemkot Tomohon Bersama KPPP Manado dan KPPN Tandatangani BA Rekonsiliasi Pajak
SULUTDAILY|| Manado- Pemerintah Kota Tomohon, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan Kertas Kerja Rekonsiliasi, Kamis (28/01/2021) di Mercure Manado Tateli Beach Resort dan Convention,
Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon Gerardus E. Mogi mewakili Pemerintah Kota Tomohon dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Devyanus C.N. Polii dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado Wayan Juwena.
Penandatanganan Berita Acara ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan merupakan hasil rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak pusat ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
Penyetoran tersebut adalah pajak yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Tomohon periode Juli sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp 19.325.769.562.
Dalam sambutannya Kepala BPKPD Kota Tomohon Gerardus E. Mogi
menyampaikan apresiasi kepada KPP Pratama Manado dan KPPN Manado atas kerja sama yang baik dalam proses rekonsiliasi. “Rekonsiliasi ini untuk memastikan besaran pajak dan mekanisme pemungutan telah sesuai,” ujarnya.
Menurut Kepala KPPN Manado Devyanus C.N. Polii rekonsiliasi ini merupakan hasil pengelolaan anggaran yang baik sehingga bermanfaat untuk masyarakat Kota Tomohon.
“BUD Kota Tomohon sebagai Wajib Pajak telah memberikan kontribusi untuk penerimaan negara melalui pengelolaan keuangan yang baik. Dalam sambutannya Kepala KPP Pratama Manado juga turut mengingatkan kepada SKPD untuk menerbitkan Bukti Potong 1721 A2, agar pegawai dapat segera menyampaikan SPT Tahunan,” katanya.
Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan kerja sama Pemerintah Daerah dengan unit Kementerian Keuangan terus terjalin untuk kesejahteraan bersama melalui pengelolaan keuangan negara yang baik.(Jr)
