KPUD Bolmut Lantik 321 PPS Pemilu Tahun 2024
SULUTDAILY, BOROKO – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggelar acara pelantikan 321 peserta Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berhasil lolos dalam seleksi tes tertulis dan wawancara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dipusatkan di Hotel Keakar Boroko, Selasa (24/01/2023).
Pelantikan 321 PPS yang langsung dipimpin oleh ketua KPUD kabupaten bolaang mongondow utara Djunaidi Harundja disaksikan langsung oleh unsur forkopimda serta Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Ketua KPUD Djunaidi Harundja mengharapkan 321 PPS yang baru saja dilantik untuk taat kepada aturan dalam menjalankan tugas tanpa keberpihakan atau paksaan dari unsur manapun. ” Usai dilantik kalian (321,red) PPS telah resmi menjadi bagian dari pelaksana pesta demokrasi tahun 2024. Asas kepatuhan harus dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Tidak boleh adanya keberpihakan disaat melaksanakan tanggungjawab, ” Tutur Harundja usai pelantikan 321 PPS, Selasa (24/01/2023).
Ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPUD Bolaang Mongondow Utara Rita Darondo mengungkapkan dimana tahapan seleksi peserta PPS telah dilaksanakan secara transparansi sebagaimana amanat undang – undang dasar negara republik indonesia serta peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia tahun 2024.
” Tahapan seleksi bagi 321 peserta PPS yang lolos sangat ketat. Uji tes tertulis dan wawancara didasari dari 3 aspek penilaian diantaranya aspek kepengetahuan kepemiluan, aspek komitmen dan aspek rekam jejak. Dengan 3 aspek diatas sehingga para peserta dapat dinilai serta adanya perengkingan, ” Ujar Darondo.
Sekertaris KPUD Bolaang Mongondow Utara Amiludin Ilolu mengharapkan kepada 321 PPS yang telah sah usai pelantikan untuk tidak terpropaganda isu atau political money dalam menjalankan tugas dilapangan. ” Kami berharap kepada para PPS yang baru saja dilantik untuk menjalankan tanggungjawab dengan baik dan benar. Tidak terpengaruh doktrin atau isu ataupun politik praktis. PPS harus bekerja secara netral, tidak boleh adanya keberpihakan. Kesalahan tanggungjawab dari PPS akan sangat berdampak buruk pada tingkatan selanjutnya, ” Pungkas Ilolu. (ricky)
