KPU Siapkan 2 TPS Lokasi Khusus untuk 660 Pengungsi Gunung Ruang
SULUTDAILY|| Manado- Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (KPU Sulut) Lanny Ointu menegaskan untuk pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 nanti, KPU Sulut akan menyiapkan 2 TPS Lokasi Khusus di Kota Bitung untuk 660 wajib pilih pengungsi Gunung Ruang Sitaro.
‘’TPS lokasi khusus diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Jadi para pengungsi Gunung Ruang telah didata untuk bisa memilih di Pilkada Serenta 2024,’’kata Lanny saat menyampaikan materi di acara Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2024 kepada Stakehorder Pers Dirangkaikan dengan Deklarasi Pers Sahabat JDIH KPU Sulut, 15-17 Agustus di Hotel Luwansa.
Lanny menjelaskan, pengungsi Gunung Ruang terpencar di wilayah Sulawesi Utara, tapi TPS yang disiapkan hanya di Kota Bitung. ‘’ Jadi saat Pilkada 27 November, silahkan seluruh pengungsi Gunung Ruang bisa mencoblos di TPS Lokasi Khusus di Kota Bitung,’’ kata Lanny sambil berpesan sebelum pleno DPS , warga yang belum terdata bisa menyampaikan ke KPU.
Dalam PKPU nomor 7, terdapat beberapa tempat yang menjadi TPS lokasi khusus Rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan; Panti sosial atau panti rehabilitasi; Relokasi bencana;Daerah konflik, dan
Lokasi lainnya dengan kriteria:
1. Terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-elektronik;
2. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
3. Jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit satu TPS.
KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun daftar pemilih di lokasi khusus. Pemilih yang tidak dapat memilih di TPS asal pada hari pemungutan suara, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lokasi khusus.
Dalam menyusun daftar pemilih di lokasi khusus, KPU melalui KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus. Kooordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus ditetapkan dengan keputusan KPU. (Jr)
