Ekonomi Sulawesi Utara di Masa Pandemi Covid-19, Berharap Pulih

Ekonomi Sulawesi Utara di Masa Pandemi Covid-19, Berharap Pulih

BERAGAM kebijakan ekonomi telah dilakukan pemerintah untuk menahan dampak negatif Covid-19 sepanjang 2020. Tahun 2021 ini, strategi pemulihan ekonomi nasional tetap dilanjutkan agar roda ekonomi nasional pulih kembali. Di Sulawesi Utara berbagai langkah mitigasi dan kerja sama untuk menekan penyebaran Covid-19 terus dilakukan dengan harapan ekonomi tumbuh positif seiring program stimulus ekonomi dan percepatan vaksinasi.

Pengamat Ekonomi Dr. Noldy Tuerah PhD mengatakan perkembangan ekonomi Sulut diperkirakan terus mengalami penurunan dari triwulan II, dimana salah satu indikasinya menurun daya beli masyarakat terhadap bahan makanan dan non-makan, dengan terjadi deflasi pada bulan Agustus 2021 di dua lokasi yakni Manado dan Kotamobagu dengan pencatatan Indeks harga Konsumen (IHK)—yang berbeda variasi penurunan harga barang.

Penurunan daya beli masyarakat—diharapkan sebagai penopang utama pertubuhan ekonomi daerah belum dapat diharapkan selama terjadi pelaksanaan kebijakan PPKM dibeberapa daerah membatasi mobilitas penduduk.

PPKM menjadi penyebab utama menurunnya kegiatan ekonomi di daerah. Pembatasan mobilitas penduduk melakukan kegiatan menyebabkan terjadi kelesuan ekonomi. Namun disisi lain, pembatasan mobilitas penduduk dapat menekan terjadinya penurunan kasus korban Covid-19.

“Tidak dapat diprediksi kapan Covid-19 akan berakhir, selain pemerintah daerah dan nasional konsisten melakukan kebijakan seperti PPKM pada daerah yang menunjukkan terjadi kanaikan kasus Covid-19,” kata Dr. Noldy.

Dr. Noldy optimis, pada suatu saat keadaan nasional dan daerah akan mengarah pada suatu keadaan normal—dimana terjadi prilaku kehidupan baru bagi masyarakat melaksanakan kegiatan rutin dengan disiplin melaksanakan Protokol Kesehatan.

Apa yang akan terjadi jika hingga akhir tahun 2021 PPKM masih berlangsung? Suatu kenyataan harus diterima bahwa kedepan masyarakat dan pemerintah terus menyesuaikan dengan keadaan global menghadapi dan terus menekan terjadinya penyebaran Covid-19 yang terus bermutasi.

Suatu keadaan baru wajib dilakukan setiap hari seperti tertib dan taat melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini yang akan terus berlangsung dalam beberapa tahun kedepan.

Dikatakan Dr. Noldy, dalam jangka pendek dan menengah pemeritah daerah melakukan kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan perubahan struktur ekonomi daerah yang semakin baik dan kokoh melalui beberapa bidang strategis daerah seperti pada sector pertanian, perkebunan, dan perikanan terus diperbaiki kinerja sisi produksi dilakukan petani dan nelayan semakin efisien dan berkualitas produksnya dengan memberikan subsidi output dan asuransi kegagalan produksi bagi petani dan nelayan budi daya.

Perbaikan dan peningkatan sistim logistik dan distribusi produk pertanian dan perikanan yang semakin baik mempertahankan kualitas produksi, serta mengurangi terjadi kendala dalam distribusi barang dari produsen askes ke pasar.

“Pada bidang industi pengolahan, terus ditingkat sistim logistic dan distribusi untuk memudahkan pergerakan bahan baku dari produsen menuju ke pabrik, serta pergerakan barang hasil produksi dari pabrik menuju pasar local, nasional, dan global,” jelasnya.

Bersamaan juga Pemprov Sulut memperhatikan pada aspek peningkatan kualitas tenaga kerja yang dapat masuk pada sisi produksi, pengolahan, dan distribusi yang semakin berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Serta terus meningkatkan jaringan telekomunikasi dan informasi, memudahkan masyarakat dan produsen akses menggunakan platform berbasis teknologi informasi, sebagai syarat produsen Usaha /Industri Mikro, Kecil (U/IMK) dan usaha menengah dapat lebih cepat berkembang kegiatan usaha mereka.

Dr. Noldy menilai, saat ini Indonesia sedang memasuki pada Eknomi Baru di era Pandemic Covid-19. Pemerintah daerah dan nasional mengalokasikan dana untuk bidang Kesehatan semakin besar untuk tingkatkan pelayanan Kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Impilikasinya bidang-kegiatan/sektor lain alokasi dana pemerintah diturunkan/dikurangi. “Kenyataan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkap Dr. Noldy.

Pemda melaksanakan efisiensi alokasi dana terbatas untuk program prioritas nasional dan daerah. Hal ini menyebabkan terjadi realokasi dan refokusing anggaran Pemda (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dilakukan beberapa kali dalam setahun. Karena keterbatasan sumber penerimaan pemerintah dan Pemda.

Tata Kelola alokasi dana dan pemanfaatan dana pemda terbatas menjadi syarat mutlak dilakukan oleh seluruh Pemda. ” Semoga Sulawesi Utara dapat melewati masa Pandemik semakin kokoh melalui perbaikan struktur ekonomi daerah dan peningkatan tata Kelola keuangan daerah semakin efisien dan efektif,” harapnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara Asim Saputra dalam rilis BPS mencatat bahwa
Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2021 menjadi 109,44 atau naik 0,73 persen, dibandingkan dengan bulan Juli yang masih 108,65.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara Asim Saputra

” Kenaikan NTP berasal dari dua sisi indeks, yakni Indeks yang diterima petani (It) mengalami kenaikan 0,69 persen; sementara Indeks yang diterima petani (It) turun 0,03 persen,” kata Asim.

Menurut Asim, perubahan NTP selama tahun kalender 2021 sebesar 7,17 persen, sedangkan menurut YoY (tahun ke tahun) naik menjadi 11,36 persen. Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen, dari nilai 109,49 di bulan Juli menjadi 110,21 di bulan Agustus.

‘Di wilayah perdesaan terjadi deflasi yang cukup rendah, hanya 0,06 persen. Hanya kelompok Bahan Makanan, Minuman dan Tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,16 persen, sedangkan kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi dengan nilai yang bervariatif,” jelasnya.

Asim juga menjelaskan perkembangan Ekspor dan Impor Sulawesi Utara Agustus 2021. Nilai ekspor nonmigas Sulawesi Utara pada Agustus 2021 tercatat sebesar US$ 59,60 juta sementara impornya senilai US$ 9,16 juta.

“Komoditas ekspor nonmigas terbesar pada Agustus 202, masih didominasi Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (HS 15), senilai US$ 31,99 juta (53,68% dari total ekspor), sedangkan untuk komoditas impor terbesar adalah Mesin dan Peralatan Mekanis serta bagiannya (HS 84), senilai US$ 4,38 juta (47,83% dari total impor),” jelasnya.

Negara tujuan ekspor nonmigas terbesar Sulawesi Utara pada Agustus 2021 adalah Jepang sebesar US$ 11,00 juta (18,46% dari total ekspor). Sedangkan Australia menjadi negara pemasok terbesar yakni US$ 3,74 juta (40,90% dari total impor).

Diawal bulan September 2021, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Utara mencatat Kota Manado dan Kotamobagu mengalami deflasi pada Agustus 2021. Kota Manado dan kota Kotamobagu mencatat penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Agustus 2021 yang secara umum mencerminkan penurunan harga di Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Arbonas Hutabarat bahwa IHK Kota Manado tercatat deflasi sebesar -0,27% (mtm) setelah pada Juli 2021 mengalami inflasi sebesar 0,28% (mtm). Sama halnya dengan Kota Kotamobagu yang tercatat deflasi sebesar -0,09% (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,78% (mtm).

” Sejalan dengan deflasi bulanan yang terjadi, secara tahunan inflasi Manado dan Kotamobagu per Agustus 2021 masing-masing tercatat sebesar 2,00% (yoy) dan 2,78% (yoy) atau masih terkendali pada rentang target inflasi nasional 3±1% (yoy),” ujar Arbonas dalam rilis tertanggal 01 Agustus 2021.

Adapun IHK Nasional bulan Agustus 2021 tercatat inflasi sebesar 0,03% (mtm) dengan laju inflasi tahunan 1,59% (yoy) atau berada di bawah rentang target tersebut.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi sumber tertahannya tekanan inflasi Agustus 2021 di Manado dengan andil sebesar -0,48% (mtm).

Dijelaskan Arbonas, sebelas kelompok lainnya mencatatkan inflasi dengan total andil sebesar 0,21%. Komoditas penyumbang utama deflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau antara lain komoditas perikanan, rica, dan tomat. Ikan malalugis dan ikan deho merupakan komoditas utama yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,26% (mtm) dan -0,15% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Arbonas Hutabarat

Disamping itu, komoditas cabai rawit, cabai merah, dan tomat yang merupakan komoditas strategis di Manado pada bulan Agustus 2021 juga turut mengalami penurunan harga setelah pada bulan sebelumnya mencatatkan inflasi.

Cabai rawit memberikan andil deflasi sebesar -0,15% (mtm), cabai merah dengan andil -0,02% (mtm), dan tomat dengan andil -0,01% (mtm).

Selanjutnya, komoditas daging ayam ras juga masih melanjutkan tren penurunan harga di Agustus 2021 dengan andil deflasi sebesar -0,04% (mtm), lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya dengan andil deflasi -0,01% (mtm).

Penurunan harga berbagai komoditas pangan ini disebabkan oleh terbatasnya permintaan masyarakat dalam masa PPKM di Manado, di tengah ketersediaan pasokan yang memadai.

Sementara itu, Kelompok Transportasi dan Pendidikan merupakan kelompok yang memberikan andil inflasi di Manado dalam bulan Agustus 2021 masing-masing sebesar 0,05% (mtm). Kenaikan tarif Angkutan Udara menjadi penyumbang inflasi dari kelompok Transportasi dengan andil sebesar 0,06%, yang diperkirakan sejalan dengan pengurangan jumlah penerbangan di tengah pemberlakuan PPKM di berbagai wilayah.

Adapun pada kelompok Pendidikan, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Dasar mencatatkan inflasi yang bersifat musiman disebabkan oleh periode awal semester baru bagi para pelajar.

Deflasi di Kotamobagu

Deflasi yang terjadi di Kotamobagu didorong oleh penurunan harga Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan dengan andil deflasi -0,06% (mtm), disusul oleh Kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan andil deflasi -0,04% (mtm).

Komoditas telepon seluler merupakan satu-satunya kontributor deflasi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan dengan andil -0,06% (mtm), sedangkan gaun/terusan wanita menjadi penyumbang deflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan andil sebesar -0,03% (mtm).

Penurunan harga pada kedua kelompok tersebut merupakan normalisasi harga dari bulan sebelumnya seiring terbatasnya permintaan dengan adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

Berbeda dengan Manado, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Kotamobagu tercatat masih mengalami inflasi terbatas dengan andil sebesar 0,02% (mtm).

Komoditas bawang merah di Kotamobagu tercatat mengalami inflasi tertinggi sejak awal tahun dan memberikan andil inflasi sebesar 0,20% (mtm).

Meski demikian, sebagaimana di Manado, beberapa komoditas diantaranya rica dan daging ayam ras mengalami deflasi dan menahan inflasi pada kelompok ini.

Berlanjutnya PPKM khususnya di Manado setidaknya sampai 6 September 2021 masih berpotensi menurunkan permintaan masyarakat khususnya pada kelompok selain Makanan, Minuman dan Tembakau di satu sisi perlu terus menjadi perhatian.

Namun di sisi lain langkah pengendalian Covid19 yang ditempuh selama bulan Agustus telah berhasil menurunkan status risiko beberapa kabupaten/kota dari risiko tinggi ke risiko sedang. Oleh sebab itu, Bank Indonesia dan TPID Sulawesi Utara memandang inflasi tahunan masih akan terkendali pada rentang sasaran 3±1.

Penurunan status risiko Covid-19 sepanjang bulan Agustus 2021 perlu tetap dimitigasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat khususnya pada aktivitas publik. Selain itu vaksinasi sebagai game changer perlu terus diperluas dari sebesar 39,30% vaksinasi dosis pertama atas target penerima vaksin Sulut yang tercatat telah diberikan per 1 September 2021.

Bagi BI, pengendalian COVID-19 di Sulut ini merupakan prasyarat untuk dapat mendorong roda perekonomian pada masa transisi kebiasaan baru. Selanjutnya, berbagai kebijakan bantuan sosial maupun pemanfaatan teknologi digital dapat terus diakselerasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kondisi pandemi.

Sampai dengan bulan Agustus 2021, berbagai koordinasi dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Wilayah Sulawesi Utara terus dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga di Sulawesi Utara. High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Sulawesi Utara, HLM TPID Kota Kotamobagu, HLM TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan HLM TPID Kota Manado telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 ini untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi di daerah melalui 4K.

Sebagai tindak lanjut, koordinasi untuk menyinergikan seluruh dinas dan kementerian/lembaga terkait melalui tugas dan fungsi masing-masing telah dijalankan dan perlu untuk selalu dioptimalkan sebagai langkah konkrit pengendalian inflasi Sulut.

Di samping itu, pemanfaatan platform penjualan online termasuk penggunaan QRIS juga menjadi salah satu kesepakatan dalam HLM yang sampai saat ini terus didorong. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman di tengah pandemi, sekaligus mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan di Sulut.

Adapun Bank Indonesia juga turut mendorong usaha-usaha lokal memanfaatkan teknologi digital untuk penjualan maupun pembayaran salah satunya melalui berbagai pelatihan serta peluncuran website https://bbisulut.com pada gelaran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia #PelangiSulawesi.

“Melalui platform tersebut, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh berbagai produk lokal karena telah terintegrasi dengan e-commerce dan QRIS,” jelas Arbonas.(Jr)

CATEGORIES
TAGS
Share This