Dubes Jerman Serahkan PLTP Binary Cycle 500 KW untuk Warga Sulut

Gubernur Olly Dorong Pemanfaatan Energi Geotermal

SULUTDAILY|| Tomohon- Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak mengatakan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga mencapai 23 persen tahun 2025.

 ‘’ Sampai 2019 ini,  penggunaan energi terbarukan di Indonesia  berkisar 8% hingga 9%. Khusus  geotermal  baru berkontribusi 4% dari 9%  renewable energy. Potensinya masih sangat tinggi,” kata Nasir diacara penyerahan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Binary Cycle 500 KW  bantuan Pemerintah Jerman di Lahendong, Tomohon, Senin (21/1/2019)  .

Target penggunaan energi terbarukan 23 persen pada 2025  ini salah satunya bisa dicapai melalui pengembangan energi panas bumi atau geotermal. ‘’ ,’’Indonesia memiliki potensi panas bumi yang bisa diolah menjadi listrik dengan kapasitas 28 ribu MW hingga 29 ribu MW,’’ungkap Nasir.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE (OD) mengapresiasi bantuan dari Pemerintah Jerman yang diserahkan langsung oleh Dubes Jerman untuk Indonesia Peter Schoof kepada Presiden Joko Widodo yang diwakili Menristekdikti.

” Warga Sulut menyampaikan terima kasih  kepada Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Pak Jokowi,” kata Olly saat penyerahan PLTP tersebut.

Menurut OD, bantuan ini sangat tepat karena potensi geotermal di Sulut sangat besar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Geotermal menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulut. “40 persen pembangkit tenaga listrik di Sulawesi Utara sudah menggunakan geotermal yakni sekitar 120 megawatt ,” ungkap OD.

 Seperti diketahui, serah terima aset tersebut merupakan bagian dari  perjanjian antara Kemenristekdikti – Kementerian Pendidikan dan Penelitian Federal Jerman (BMBF) yang ditandatangani April 2010 di Denpasar, Bali serta perjanjian pelaksanaan pengembangan energi panas bumi berkelanjutan di Indonesia antara GFZ dan BPPT yang ditandatangani Juni 2010. (Jr/*)