PP GMKI dan PP GP Ansor Segera Bertemu Kapolri

 Terkait Kekerasan Polisi di Manado, PP GMKI dan PP GP Ansor Konsolidasi di Jakarta

SULUTDAILY|| Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) dan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menggelar pertemuan, Sabtu, (4 Juni 2016) di Bekasi untuk membahas persoalan yang melibatkan kedua organisasi tersebut dengan kepolisian di Manado. Pertemuan dihadiri oleh Franciscus Enoch (Ketua Bidang Organisasi), Vernando Siahaan (Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan) dan Grace Silaban (Sekretaris Fungsi Penguatan Kapasitas Perempuan) mewakili PP GMKI. Sementara itu, GP Ansor diwakili oleh Wakil Ketua Umum, Benny Rhamdani.

Pertemuan yang berlangsung beberapa jam tersebut menyepakati beberapa hal. Diantaranya, mengutuk kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi damai yang digelar oleh GMKI dan GP Ansor di Manado. Sebagaimana diketahui, aksi damai yang digelar oleh GMKI Manado pada tanggal 1 Juni berakhir dengan pembubaran paksa oleh kepolisian. Akibatnya, sebanyak 7 kader GMKI Manado luka-luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Sehari berselang, GP Ansor yang melakukan aksi damai juga dibubarkan secara paksa. Akibat pembubaran paksa, Ketua GP Ansor Manado babak belur karena dipukuli polisi.

Penanganan dengan pendekatan kekerasan oleh kepolisian yang mengakibatkan jatuhnya korban dari massa aksi tidak boleh dibiarkan. ”Kekerasan yang dipertontonkan kepolisian adalah bentuk premanisme dan brutalisme yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM),” tegas Wakil Ketua Umum GP Ansor, Benny Rhamdani. Benny mengatakan, Kapolres Manado tidak paham sosiokultur dalam menghadapi masyarakat setempat. Tindakan kapolres, menurutnya, justru bertentangan dengan kebijakan Polda Sulawesi Utara yang selama ini lebih memakai pendekatan humanis saat menghadapi aksi massa. Oleh karena itu, pertemuan kedua organisasi menyepakati untuk mendesak pencopotan Kapolres Manado, AKBP Suprayitno dari jabatannya. GMKI dan Ansor juga meminta Kabag Ops Polres Manado dicopot karena kapasitasya sebagai penanggung jawab di lapangan.

Tidak hanya itu, kasus brutalitas polisi ini harus selesai secara hukum dan pelaku kekerasan diberi sanksi tegas. “Kami akan mengawal proses ini hingga tuntas dan pelaku kekerasan diberi ganjaran yang setimpal,” tambah Ketua Umum PP GMKI, Ayub Manuel Pongrekun saat dikonfirmasi secara terpisah. Dalam waktu dekat, PP GMKI dan PP GP Ansor akan menemui Kapolri, Jendral Badrodin Haiti untuk meminta beliau mengawal kasus kekerasan oleh kepolisian di Manado kepada kedua organisasi tersebut. Kedua organisasi bakal menyerahkan laporan resmi yang melampirkan bukti berupa foto dan video beserta kronologis kedua kejadian.

Sebelum bertemu dengan Kapolri, Selasa, 7 Juni 2016, PP GMKI dan PP GP Ansor akan menggelar konferensi pers bertempat di Sekretariat PP GP Ansor, Jakarta Pusat. (Jr)