Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Sunday, October 21, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Manado » Walikota GSVL dan Wawali Mor Dengarkan Pidato Presiden Jokowi

Walikota GSVL dan Wawali Mor Dengarkan Pidato Presiden Jokowi 

Walikota GSVL dan Wawali Mor Dengarkan Pidato Presiden Jokowi

Rapat Paripurna DPRD Manado Jelang 17 Agustus  

SULUTDAILY|| Manado – Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Proklamasi kemerdekaan Republik indonesia 17 Agustus 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado menggelar rapat paripurna istimewa yang dihadiri Walikota DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SE, Rabu (16/08/2017) .
Rapat yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Manado tersebut untuk mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT ke-72 Kemerdekaan RI. Selain itu, dirangkai dengan penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2018. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Manado Nortje Henny Van Bone didampingi para Wakil Ketua masing-masing dr Richard Sualang dan Drs Danny RWS Sondakh dan dihadiri para anggota DPRD, berlangsung sejak pukul10.00 wita hingga pukul 16.00 wita.

Dua buah layar LCD terpasang di depan ruang sidang. Setelah Ketua Dewan Kota mengetuk palu tanda rapat paripurna istimewa DPRD Manado dimulai. Walikota GSVL, Wawali Mor, Ketua Dekot Manado dan para wakil ketua harus berpindah tempat duduk untuk menyaksikan siaran langsung sidang paripurna istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Presiden Jokowi kembali menyinggung soal adanya lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada lembaga yang absolut karena setiap lembaga tinggi negara memiliki posisi yang sejajar dalam ketatanegaraan dan memiliki fungsi saling mengontrol atau mengawasi. “Tidak ada satu lembaga negarapun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain,” ujar Presiden Jokowi dalam sidang yang dilaksanakan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR RI Senayan, Jakarta.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan apresiasinya kepada lembaga tinggi negara atas kekompakan yang selama ini sudah terbangun. “Di depan sidang yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh lembaga negara, atas kekompakan, sinergi dan kerjasama yang baik selama ini,” pungkas Presiden Jokowi.(Jr/Hm)