Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Saturday, November 17, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Wabup Legi Tekankan Pemdes Harus Paham dan Tertib Administrasi Batas Daerah

Wabup Legi Tekankan Pemdes Harus Paham dan Tertib Administrasi Batas Daerah 

_IMG_000000_000000

SULUTDAILY, Ratahan – Nilai tata batas wilayah menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Drs Jocke Legi, pada saat membuka sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah, di Atrium Kantor Bupati, Rabu (17/10/2018). Agenda tersebut membahas soal Permendagri nomor 60 Tahun 2011 tentang batas daerah antara Mitra-Minsel, serta Permendagri nomor 60 Tahun 2016 tentang batas daerah Mitra-Boltim.

Dalam laporannya, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dan Otda Mitra, Novry Raco S.Sos mengatakan sosialisasi ini diikuti aparatur pemerintah lima kecamatan diantaranya Tombatu, Silian Raya, Touluaan, Touluaan Selatan dan Ratatotok, yang kesemuanya itu terdiri dari camat, hukum tua serta ketua BPD. Novry Raco menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka mewujudkan tertib administrasi serta pemahaman pemerintah kecamatan dan desa terkait batas daerah, dimana sosialisasi ini adalah tindak lanjut dari Permendagri nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah.

Selanjutnya, Wabub Jocke Legi dalam arahanya menegaskan nilai tata batas wilayah menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Menurutnya lagi, penataan batas sedianya dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai implementasi undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Lewat sosialisasi ini kiranya bapak ibu memahami dan mampu mewujudkan tertib administrasi akan batas daerah guna meminimalisir kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran baik secara yuridis maupun teknis. Hal ini pula mengacu pada Permendagri nomor 60 Tahun 2011 tentang batas daerah kabupaten Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan sekaligus Permendagri nomor 69 Tahun 2016 tentang batas daerah kabupaten Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow Timur,” jelas Legi. (Hengly Langoy)