Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Thursday, November 23, 2017
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Minahasa » Tinangon Lantik 810 Personal PPK se-Minahasa

Tinangon Lantik 810 Personal PPK se-Minahasa 

IMG-20171111-WA0009

SULUTDAILY|| Tondano – Bertempat di Gedung Wale Ne Tou Minahasa, 810 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Meidy Yafeth Tinangon pada (11/11/2017).

Pelantikan disaksikan Komisioner KPU Minahasa, Forkopimda, tokoh agama serta para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). 810 orang PPS yang dilantik tersebut akan bertugas dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Minahasa tahun 2018. 810 orang PPS adalah utusan dari 270 desa dan kelurahan yang ada di Tanah Toar Lumimuut ini dimana setiap desa dan kelurahan akan bertugas tiga orang PPS.

Tinangon mengatakan bahwa jumlah anggota PPS di Kabupaten Minahasa adalah keanggotaan paling banyak jika dibandingkan dengan daerah lain dalam Provinsi Sukawesi Utara. Karena itu, dengan jumlah yang besar tersebut supaya bisa menjadi ujung tombak suksesnya Pilkada Minahasa tahun 2018.

“Saat menjalankan tugas nanti, kita harus berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kode etik harus dijunjung tinggi,” ujar Tinangon.

Lanjutnya, terkait kode etik penyelenggara Pemilu, itu telah diatur oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Termasuk kode etik KPU, PPK, PPS. Juga kode etik dari Bawalu, Panwaslu, Panwascam, dan PPL.

Karena itu dalam menjalankan tugas, PPS harus memberikan yang terbaik. Apalagi dari 810 orang ini, ada orang muda dan ada yang sudah senior-senior yang telah malang melintang berkecimpung dalam dunia penyelenggara pesta demokrasi. “Sudah seharusnya kolaborasi antara yang muda dan tua bisa menghasilkan kinerja yang mantap. Dan untuk mewujudkanya, kekompakan dan soliditas tim harus dipelihara,” jelasnya.

Tinangon menekankan, dalam mengambil keputusan ditutut kedewasaan dan didalamnya butuh hikmat. Apalagi kita akan terlibat dalam agenda politik. Meski Kabupaten Minahasa selalu rawan, tapi buktinya sampai sekarang tetap aman.

Untuk itu, penyelenggara Pemilu harus pinter-pinter menempatkan diri karena semua tidak lepas dari hubungan baik, ikatan pertemanan bahkan persaudaraan dengan masyarakat sekitar. “Sadarilah bahwa penyelenggara Pemilu harus netral dan independen. Tapi harus tetap melayani semua pihak secara adil,” tegas Tinangon.

Selain itu, yang tidak boleh dikesampingkan adalah pemahaman tentang hirarki. Dimana hubungan antara KPU, PPK, dan PPS adalah hirarki. Sehingga jangan sampai PPS karena merasa usianya lebih tua dari anggota PPK sehingga ada rasa pandang enteng. Harus dipahami bahwa, dari segi usia memang lebih tua, tapi dalam pekerjaan, ini adalah hubungan hirarki sehingga dituntut sikap profesionalisme.

“Kami bukan minta utuk dihormati, tapi hormatilah institusi ini. Dan harus diimani, ini juga adalah bentuk ibadah sebagai pengabdian kita sebagai warganegara. Utuk itu, hargailah pekerjaan ini dan buktikan dengan kinerja. Mari kita secara bersama menjadi pioner demokrasi di Inonesia,” pugkas Tinangon.

Sementara itu, Bupati Minahasa yang diwakili Kaban Kesbangpol, Drs Jorry Gumansing mengatakan bahwa PPS akan turut ambil bagian dalam menyukseskan pesta demokrasi Kabupaten Minahasa tahun 2018.

“Menjadi tugas kita bersama untuk mengajak semua masyarakat wajib pilih untuk menyalurkan hak suaranya dalam pesta demokrasi nanti. Supaya apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa diraih. Tetap berpedoman pada aturan yang ada,” singkat Gumansing. (davyt)