Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Saturday, November 17, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Totabuan » Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Sangadi Bohabak III Dihearing DPRD Bolmut

Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Sangadi Bohabak III Dihearing DPRD Bolmut 

Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Sangadi Bohabak III Dihearing DPRD Bolmut

SULUTDAILY, BOLMUT – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) memanggil Sangadi Desa Bohabak III Kecamatan Bolangitang Timur terkait laporan LSM Barisan Garuda Indonesia atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DanDes) Tahun 2017.

Dalam agenda dengar pendapat atau hearing oleh Komisi I DPRD Bolmut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bolmut Fadly Usup dan Camat Bolangitang Timur.

Anggota Komisi I DPRD Bolmut Abdul Eba Nani mengatakan dalam hearing tersebut, Sangadi Bohabak III Moh. Pemsos Pontoh mengklarifikasi atas tuduhan penyalahgunaan DanDes Tahun 2017.

“Anggaran Dana Desa yang beralokasi di BumDes untuk belanja buku, itu di pinjam oleh Sangadi demi kebijakan pembayaran tunjangan kepada Aparat Desa. Karena sebelumnya penataan keuangan di Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Bohabak Tiga itu salah, sehingga tidak bisa dicairkan, “Ujar Nani.

Lanjutnya, pinjaman anggaran BumDes oleh sangadi tidak melalui prosedur peminjaman atau izin dari pengelola BumDes, sehingga ini dipersoalkan. “Nah, Sangadi Bohabak Tiga mengakui peminjaman tersebut, nanti akan diganti jika tunjangan ApbDes aparat dicairkan, “Ungkap Nani.

Nani menambahkan, setelah Komisi I melakukan kroscek, ini hanya persoalan kebijakan tidak dia (Sangadi) gunakan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri. Bagi kami (Komisi I) ini hanya sebuah pelanggaran aturan atau etik. “Kan tujuannya baik, hanya saja melanggar aturan, hasil hearing tadi kami merekomendasikan agar dilayangkan surat teguran atau sanksi oleh Bupati, “Tutupnya. (ricky)