Terbukti Korupsi, 33 DPRD Gunungkidul Periode 1999-2004 Masuk Penjara

SULUT DAILY|| Gunungkidul – Sebanyak 33 anggota DPRD Gunungkidul periode 1999-2004, harus mendekam di dalam penjara lantaran terbukti melakukan korupsi saat masih menjadi wakil rakyat. Kepastian itu, ada setelah pengajuan banding 33 mantan anggota DPRD Gunungkidul atas vonis penjara 1-1,6 tahun ditolak Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Kesemua anggota dewan tersebut tetap divonis sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Atas putusan tingkat banding tersebut, 33 mantan anggota DPRD Gunungkidul periode 1999-2004 dan pihak kejaksaan Wonosari sama-sama mengajukan Kasasi ke MA.

Kepala Seksi Pidana Khusus(Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Wonosari, Sigit Kristiyanto mengungkapkan pihaknya sudah mendapatkan salinan putusan pada Bulan Oktober dan November lalu. Surat pertama untuk berkas putusan banding atas nama Aris Purnomo nomor 23/Tipikor/2013/PTY tertanggal 3 Oktober. Aris tetap divonis satu tahun penjara.

Sementara surat putusan banding untuk Ratno Pintoyo Cs bernomor 24/Tipikor/2013/PTY tertanggal 4 Oktober, Untung Nurjaya nomor 25/Tipikor/2013/PTY serta Ternalem nomor 28/Tipikor/2013/PTY. “Semuanya, putusan pidananya sama dengan keputusan Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Yogyakarta,”ucapnya, Kamis (7/11/2013).

 

Sigit menjelaskan, atas putusan tingkat banding yang tetap memvonis sama dengan putusan Pengadilan Tipikor tersebut, pihaknya langsung mengajukan kasasi. Berkas pengajuan kasasi untuk Aris Purnomo sudah diajukan ke Mahkamah Agung. Sementara tiga berkas untuk Ratno Pintoyo CS, Untung Nurjaya dan Ternalem akan diajukan pekan depan. “Kita sekalian menunggu salinan putusan atas perkara Supriyono Cs serta Sukardi,” ujarnya.

 

Terkait dengan 23 mantan anggota dewan lainnya, Sigit berjanji pihaknya akan tetap mengusutnya. Saat ini kejaksaan masih mengumpulkan bukti-bukti berkaitan dengan dana yang sudah dikembalikan ke daerah. “Suratnya (surat dari Fokkal) sudah masuk. Nanti kita akan meminta petunjuk untuk menindaklanjutinya,” imbuhnya.

 

Terpisah, Ratno Pintoyo kepada wartawan mengakui kalau dirinya sudah menerima salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Terhadap putusan tersebut, pihaknya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena yakin apa yang terjadi hanyalah kesalahan administratif semata dan bukan tindak pidana korupsi. “Saya sudah berkonsultasi dengan penasehat hukum. Kami akan tetap melakukan kasasi karena yakin itu hanya kesalahan administratif saja dan bukan korupsi,” tegasnya. (Tribunnews/JbR)

TAGS
Share This