Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Thursday, August 16, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Totabuan » Sederet Wajah Baru Akan Menghiasi Panggilan, Terkait Dugaan Kasus Perjalanan Dinas Tak Bertuan

Sederet Wajah Baru Akan Menghiasi Panggilan, Terkait Dugaan Kasus Perjalanan Dinas Tak Bertuan 

lt58074e5c24a1f

SULUTDAILY, BOLMUT – Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Boroko Roberto Sohilat kembali mengungkapkan deretan wajah baru yang masuk dalam nominasi pemeriksaan dugaan kasus perjalanan dinas tak bertuan pada tahun 2016 silam.

Sejumlah kurang lebih Rp 500 Juta, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 telah dirugikan dalam sisah lebih pembayaran perjalanan dinas, sisa lebih pembayaran bil hotel dan sisa lebih pembayaran honorarium pemateri atau lumsum yang dalam tahap pemeriksaan lanjutan oleh Kejaksaan Negeri Boroko.

” Beberapa Aparat Sipil Negara (ASN) dan dimungkinkan Wakil Rakyat akan masuk dalam pemanggilan lanjutan untuk memperdalam penyelidikan dugaan kasus perjalanan dinas tak bertuan yang telah menjadi temuan pada audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bupati Tahun 2016, ” Ujar Jaksa berdarah Kota Ambon itu.

Kejari Bolmut Andi Suharlis, SH MH dalam pernyataannya via WhasApp Messanger pribadinya mengakui kewalahan dalam menangani dugaan kasus yang hingga melibatkan para pemangku jabatan harus melunasi Tuntutan Ganti Rugi alias TGR ke kas negara.

” Penyelidikan ditahun 2016 masih belum selesai, sekarang sudah ada lagi temuan pada LKPD Bupati Tahun 2017 senilai Rp 571 Juta dengan hal yang sama pula. Apalagi dengan adanya informasi Hak Keuangan anggota DPRD Bolmut yang menjadi rekomendasi BPK, ” Singkat Mantan Anggota KPK Republik Indonesia itu.

Dilanjutkannya pula, pada prinsipnya Kejaksaan Negeri Boroko akan menunggu tindakan yang akan diambil oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengingat Memorandum Of Understanding antara Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung dan Kapolri pada Bulan April 2017 dinyatakan apabila ada pengaduan laporan atau temuan termasuk hasil laporan auditor maka harus dikoordinasikan dengan APIP sebagai lembaga yang akan menindaklanjuti laporan tersebut.

” Apakah hanya indikasi administrasi atau pidana???,,,,apabila administrasi maka dikenakan TGR. Sedangkan pidana diserahkan ke aparat penegak hukum, apakah Kejaksaan atau Polri. TGR sendiri mempunyai limit waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116 Tahun 2007, apabila lewat dari 60 hari maka segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan atau kepolisian, ” Tegas Suharlis. (ricky)