Saling “Lempar Bola”, Pelantikan Kepsek di Bitung Diduga Tak Ikuti Aturan

Saling “Lempar Bola”, Pelantikan Kepsek di Bitung Diduga Tak Ikuti Aturan

Foto - Pelantikan Kepala Sekolah TK, SD dan SMP se Kota Bitung

SULUTDAILY||Bitung-Rolling kepala-kepala sekolah yang berada dibawa pengawasan pemkot Bitung menjadi perbincangan beberapa pemerhati pendidikan dan aktivis di Kota Bitung saat dilaksanakan pada hari Selasa (07/01/2020) di BPU kantor Walikota Bitung.

Rendi Rompas, SH selaku aktivis kota Bitung menyayangkan akan pelantikan yang dilakukan Pemkot Bitung yang diduga tidak memenuhi aturan Permendikbud nomor 6 tahun 2018,

“Seharusnya Pemkot Bitung harus mengkaji lagi persyaratan-persyaratan untuk menjadi Kepsek, karena untuk menjadi Kepsek harus mengikuti pelatihan calon kepala Sekolah (Cakep). Karena jika tidak pernah mengikuti pelatihan Cakep otomatis Kepsek tersebut tidak bisa mengelola dana BOS dan sekolah yang dipengangnya tidak bisa menerima dana BOS,” kata Rendi

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bitung Julius Ondang saat dikonfirmasi terkait pelantikan kepala-kepala sekolah yang belum mengikuti seleksi dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) mengaku, ada beberapa orang yang tidak ikut,

“Ada yang sudah ikut penguatan Kepsek dan seleksi Cakep, dan ada juga yang belum. Namun untuk lebih jelas bisa tanya langsung ke Ibu Sekretaris Dinas Melinda Salindeho,” singkat Ondang melalui pesan whatsapp, Selasa (07/01/2020).

Terpisah dari itu, Hermanus Bawuoh selaku koordinator pengawas SMK dan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara saat dimintai tanggapan oleh wartawan di salah satu rumah kopi area kota Bitung pada hari Selasa (07/01/2020) menjelaskan bahwa, yang saya ketahui dari teman-teman panitia LPPKS, bahwa para calon kepala- kepala sekolah di Bitung sudah mengikuti seleksi tahun 2019,

“Saya diinformasikan oleh teman-teman panitia LPPKS bahwa, Bitung sudah aman. Karena Cakep sudah mengikuti seleksi pada bulan Desember 2019, dan nantinya tinggal menunggu diklatnya pada bulan Januari 2020 ini. Dan paling lambat sebelum tanggal 1 bulan April 2020, itu tidak ada tawar menawar lagi. Jika sudah selesai diklat maka para kepsek bisa mendapatkan sertifikat untuk bisa membuka aplikasi dapodik dengan mengisi nomor sertifikatnya,” jelas Bawuoh.

Senada dengan Rendi Rompas, Bawuoh juga menjelaskan bahwa jika kepsek tersebut tidak mengikuti seleksi yang dilakukan LPPKS sesuai Permendikbud nomor 6 tahun 2018, otomatis nama mereka tidak tercantum dalam diklat nantinya, dan itu akan berpengaruh pada sekolah tersebut yang tidak akan mengalir Dana BOS,” jelas Bawuoh.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bitung Melinda Salindeho saat dikonfirmasi pernyataan dari Ondang bahwa ada beberapa yang belum mengikuti penguatan kepala sekolah dan seleksi calon kepala sekolah, melempar balik untuk tanya lagi ke Kadis,

“Hehe tanya ke kadis kawan,” singkat Melinda melalui pesan whatsapp.

Melinda juga menjawab terkait beberapa kepsek yang tidak mengikuti penguatan kepala sekolah dan seleksi Cakep dari LPPKS, ini sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018, dan paling penting sudah sertifikasi,

“Bagi kepala sekolah sudah terlanjur menjabat sebelum ditetapkannya Permendikbud nomor 6 tahun 2018 dan belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah, maka yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus diklat dalam penguatan kepala sekolah,” pungkas Melinda.

Lanjutnya, “Dan untuk kepala sekolah yang diangkat setelah ditetapkannya Permendikbud nomor 6 tahun 2018 dan belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah, yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus diklat calon kepala sekolah,” tutup Melinda sambil menambahkan bahwa kepala sekolah yang dilantik tadi semua sudah sertifikasi,

(romo)

CATEGORIES
TAGS
Share This