Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Saturday, February 24, 2018
  • JW Digital Printing Cetak Baliho Dengan Harga Rp.30.000/meter..Materi Baliho Kirim di WA:081340733991 ..Design Gratis!!
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Tomohon » Rakorev Pemkot Tomohon, Walikota JFE Ingatkan 2018 Adalah Tahun Kerja

Rakorev Pemkot Tomohon, Walikota JFE Ingatkan 2018 Adalah Tahun Kerja 

Rakorev Pemkot Tomohon, Walikota JFE Ingatkan 2018 Adalah Tahun Kerja

SULUTDAILY|| Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak di dampingi Sekretaris Daerah Ir Harold V Lolowang MSc saat memimpin langsung Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemerintah Kota Tomohon di Rumah Dinas Walikota Tomohon, (18/1/2018) mengingatkan 2018 adalah tahun kerja.

Dalam pemaparannya Walikota JFE menjelaskan bahwa tahun 2018 adalah tahun kinerja. Untuk itu dihimbau kepada seluruh jajaran dapat bekerja dengan maksimal dan inovatif. “Tujuan kegiatan Rakorev ini adalah untuk mensinergikan berbagai langkah dan upaya kita dalam rangka proses pembangunan di Kota Tomohon untuk lebih baik dan sejahtera,” ucap JFE.

Ditambahkan bahwa Pemkot Tomohon sudah 4 kali mendapatkan opini WTP dari BPK RI dan untuk itu di tahun 2018 menjelang pemeriksaan BPK, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu bersikap proaktif dalam mempersiapkan segala administrasi yang dibutuhkan.

“Kita bersama berharap opini BPK di tahun 2018 ini dalam hasil pemeriksaan TA 2017 dapat memberikan hasil yang memuaskan yaitu WTP. Dengan begitu, Pemkot Tomohon bisa menuai prestasi 5 kali berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK RI,” jelas JFE.

Berkaitan dengan itu pula, Walikota JFE menghimbau kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Tomohon untuk lebih memfokuskan kinerja pada 3 bulan pertama ini, seperti penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Pertanggungjawaban dan Ringkasan LPPD yang merupakan suatu kewajiban bagi kepala daerah.

“Perlu peran aktif dari setiap perangkat daerah untuk mendukung dan menunjang kepala daerah untuk percepatan penyampaian LPPD yang paling lambat disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tidak lewat pada bulan maret,” tegas JFE. (davyt)