Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Monday, December 17, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Tomohon » Penggantian SVR Bukan Gaya Politik Golkar

Penggantian SVR Bukan Gaya Politik Golkar 

Penggantian SVR Bukan Gaya Politik Golkar

SULUTDAILY|| Tomohon – Informasi yang merebak ditengah publik Sulawesi Utara terkait pada penggantian atau pencopotan jabatan Ketua DPD I Partai Golkar Sulut Stevanus Vreeke Runtu (SVR) ditanggapi politisi yang sudah malang melintang dengan partai berlambang pohon beringin di Sulawesi Utara yakni Nico Adrian Kamuh bahwa kebijakan seperti itu bukan gaya politik Partai Golkar.

Menurutnya, Partai Golkar berbeda karakternya dengan partai politik lainnya di Indonesia, sebab kekuatan politik ini bukan milik individu atau seseorang. “Partai Golkar hingga saat ini sesuai sejarahnya dibesarkan oleh segenap komponen bangsa yang terus setia berkomitmen dengan mensejahterakan masyarakat sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” ungkap Kamuh.

Karenanya, Kamuh menganggap cara politik seperti ini merupakan wujud permainan individu yang berkeinginan menguasai ataupun menghancurkan keberadaan partai berlambang pohon beringin ini dalam kiprahnya memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Jadi, jika informasi ini adalah benar maka pengambil keputusan justru telah menghianati komitmen Partai Golkar dalam tatanan internal organisasi. Semoga hal seperti ini jangan sampai terjadi di dalam tubuh Partai Golkar, sebab akan berujung pada kehancuran,” jelas Kamuh.

Dibeberkan pula bahwa selama ini kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar sangat besar. “Namun, langkah inskonstitusi alias melangkahi tradisi Partai Golkar dengan seenaknya mengganti pimpinan kepengurusan, bakal menciptakan hilangnya kepercayaan masyarakat maupun kader terhadap sistim pengelolaan partai, sehingga dapat berakibat fatal dalam dukungan politik,” kata Kamuh. (davyt)