Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Wednesday, August 23, 2017
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Hukum & Kriminal » ‘Main Mata’ Tender Bus Executive (1)

‘Main Mata’ Tender Bus Executive (1) 

Mobil Bus Hiace Toyota

‘’Mobil ini sangat bagus dan nyaman. Fasilitasnya yang mewah dengan kondisi mesin yang stabil membuat semua tamu merasa puas dan mengaku seperti berada dalam pesawat exsekutive class,’’kata sopir Minibus Haice comutter eksecutive Wilfred Bororing, staf honorer Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang Jasa Pemprov Sulut.

Wajar jika mendapat pujian dari semua tamu karena memang mobil ini keren, kursinya bisa digeser dan dilengkapi fasilitas pijat, bisa karauke, pintu otomatis, memiliki lemari es. ‘’ Remnya mantap. Pokoknya mobilnya nyaman dan aman,’’ cerita Apet, sapaan Wilfred sopir honorer yang sudah berpengalaman sejak periode Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang – Wakil Gubernur Freddy Sualang (alm) dan pernah menjadi sopir istri Wakil Gubernur Sus Sualang Pengemanan dan Sekprov Sulut Ir Siswa Rachmat Mokodongan.

Kendaraan dinas untuk antar jemput tamu tersebut memang memuaskan, namun tender proyek pengadaan Minibus Commuter di Biro Umum Pemprov Sulawesi Utara ini oleh Top 10 opentender.net Indonesia Corruption Watch (ICW) menempati urutan pertama di 10 proyek e proc tahun 2016 dengan skore 19.

Peserta Tender

Pengadaan Minibus menempati urutan 1 di top 10 Opentender.net

Pengadaan Minibus menempati urutan 1 di top 10 Opentender.net

‘’ Kami ikut tender Proyek Pengadaan Minibus Commuter di Biro Umum Pemprov Sulawesi Utara tapi tidak mengirimkan penawaran karena spesifikasinya sudah mengarah pada satu perusahaan yakni PT Hasjrat Abadi,’’ kata Fanda dari PT Kana Surya Lestari yang berdomisli di Kota Semarang saat diwawancarai wartawan Sulutdaily. PT Kana Surya Lestari merupakan salah satu perusahaan yang terdaftar sebagai peserta tender .

Menurut pengakuan Fanda,proyek pengadaan kendaraan di Manado sudah sering seperti itu, yang menang PT Hasjrat Abadi karena memang kebutuhan dalam spesifkasi sudah pasti bisa mereka penuhi. ‘’ Kami  juga diminta dukungan dealer  dan  tidak mungkin PT Hasjrat akan memberikan dukungan tersebut, karena mereka juga peserta tender. Jadi kami memilih mundur dan tidak mengirimkan penawaran. Sudah pasti perusahaan kami tidak akan menang,’’jelas Fanda.

Meski demikian Fanda pasrah karena menurutnya Perpres no 4 tahun 2015 melegitimasi praktek tersebut. ‘’ Menurut saya mereka tidak monopoli karena Perpres no 4 tahun 2015  melegalkan hal tersebut,’’ kata Fanda pasrah.

Proyek Pengadaan Minibus commuter di Biro Umum Pemprov Sulut sebesar 2.030.600.000 tertuang dalam APBD tahun 2016. Bersadarkan Dokumen Pengadaan Nomor: 01/POKJA ULP 132-RO. UMUM/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 untuk Pegadaan  3 (Tiga) Unit Minibus (Penupang 14 Orang ke Bawah) jenis kontraknya  menggunakan  metode e-Lelang sederhana dengan pascakualifikasi  oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: Pokja ULP 132 Provinsi Sulut, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi SulutTahun Anggaran2016. Proses lelang diikuti 10 peserta.

Kesepuluh perusahaan tersebut yakni: PT. Hasjrat Abadi, CV Multi Tekhnik, CV. Nomat Jaya, CV. Trigil,  PT Izuzu Mobilindo Plaza, CV Kana Surya Lestari, CV Bumi Inti Nusantara, CV. Race, CV. Artika, CV Wisanggeni. Selain PT Hasjrat, 9 perusahaan tidak mengirimkan penawaran  dan mundur dari proses tender.

Proyek Minibus okTerungkap sebuah cerita dari Pemilik CV Bumi Inti Nusantara Ibu Vonny Watung-Lasut  bahwa perusahaannya tidak ikut tender. ‘’ Saya tidak tau kalau perusahaan saya CV Bumi Inti Nusantara masuk dalam daftar perusahaan yang ikut tender Pegadaan  3 (Tiga) Unit Minibus di Biro Umum Pemprov Sulut.  Kemungkinan yang mendaftarkan CV Bumi Inti Nusantara adalah staf saya yang ‘nakal’. Sayangnya staf itu kini sudah tidak bekerja lagi di perusahan kami, sudah tidak tau berada dimana dan hilang kontak,’’ cerita Vonny. ‘’ Tapi yang saya tahu, saya tidak pernah menandatangani dukumen terkait dengan proyek tersebut. ’Kami memang mempercayai staf ini dan memiliki password username di LPSE. Mungkin dia sempat mendaftar tapi tidak meneruskan proses itu, karena kami tidak menadatangani dokumen lanjutan dari proses tender itu.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Conny Tidayoh mengaku tidak bisa menjelaskan secara detail  bagaimana proses tender pegadaan  3 (tiga) unit minibus karena baru menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Biro  Infrastruktur dan Pengadaan Barang Jasa Pemprov Sulut Januari 2017 setelah OPD baru terbentuk .’’ Saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya baru menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Biro  Infrastruktur dan Pengadaan Barang Jasa Pemprov Sulut. Tapi pada dasarnya proses Pegadaan  3 (Tiga) Unit Minibus itu jika tidak melalui e – katalog, maka dilakukan proses lelang apalagi dengan spesifikasi khusus,’’kata Tidayoh.

Dijelaskan Tidayoh, memang meskipun banyak perusahan yang ikut mendatar, tetapi sedikit yang berminat untuk memberikan dokumen penawaran dan melengkapi berkas. ‘’Meskipun hanya satu penyedia yang memberikan penawaran, maka sesuai aturan Perpres no 4 tahun 2015 proses bisa berlanjut. Satu penyedia saja yang melanjutkan proses tender itu sah,’’ujar Tindayoh.

Namun mungkin tidak disadari Pemprov, rupanya dalam Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik  (SDPSE) masih menggunakan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya. Belum tertuang Perpres no 4 tahun 2015.

Spesifikasi Mengarah Pada Toyota

Spesifikasi

Spesifikasi

Alasan sembilan perusahaan mundur dari proses tender karena spesifikasinya yang sudah mengarah pada satu produk perusahaan yakni Mini Bus Toyota Haice Comutter.  Ini benar, karena point spesifikasi untuk Pengadaan Minibus Commuter di Biro Umum Pemprov Sulawesi Utara terdiri dari Spesifikasi Mini Bus Exsekutive dan Spesifikasi Mini Bus Standart memang spek yang dimiliki mini bus Toyota haice comutter. Bahkan dalam dokumen rincian perubahan anggaran belanja langsung  Biro Umum  dalam APBD perubahan 2016 memang tertulis mini bus haice comutter.

Mini Bus Exsekutive dengan tambahan spesfikasi khusus iterior ; kursi sofa kulit untuk 9 penumpang, climate kontrol, real ceiling air conditioner, new combination meter, Seal Belt 3 titik dan fasilitas pijat getar disetiap kursi penumpang, kursi penumpang baris pertama bisa diputar menghadap ke belakang, kursi penumpang baris ke dua, sandara kursi bisa menjadi meja, kursi baris terakhir, dapat didorong maju untuk memperluas bagasi. Automatic slinder door, lampu baca disetiap kursi, mini TV dan  kulkas dan stop kontak listrik 220 volt.

 Selain itu, dilegkapi audio video sistem dengan menggunakan dua sistem terpisah antara kabin sopir dan kabin penumpang, audio video kabin sopir dengan sistem GPS dan kamera mundur, audio video untuk kabin penumpang terintegrasi dengan sistem karaoke 10.000 lebih lagu full lecense.

Spesifikasi yang diminta Biro Umum, semuanya bisa dipenuhi PT Hasjrat Abadi dalam hal ini Toyota.  Meski dalam dokumen Standart Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Pengadaan Minibus berpenumpang maximal 14 Orang dengan 2 (dua) jenis spesifikasi yakni 2 (dua) unit untuk Jenis Executive dan 1 (satu) unit yang Jenis Standart . Namun dalam realialisasi proyek pada akhirnya Biro umum membeli ada 1 unit Toyota Hiace Commuter Exekutive  dan 2 unit Toyota Haice cummuter Exsekutive dengan modifikasi khusus.

Menurut Penjelasan mantan Karo Umum  Jimmy Ringkuangan bahwa mobil mini bus yang dibeli itu ada 3 unit  dengan harga yakni 1 unit Toyota Hiace Commuter Exekutive Rp 509 juta dan 2 unit Toyota Hiacecummuter Exsekutive dengan modifikasi khususdengan harga 760 per unit. ‘’ Jadi totalnya 2.029.000.000. 1 unit mobil di parkir di belakang Kantor Gubernur, 1 unit diparkir di Bandara dan 1 unit berada di Rumah Dinas Gubernur. Ketiga mini bus ini digunakan untuk menjemput tamu.

Realisasi APBD Berbeda

APBD Induk 2016 okTerdapat perbedaan antara dokumen APBD Perubahan 2016 dan realisasi proyek. Dokumen rincian perubahan anggaran belanja langsung  Biro Umum  dalam APBD perubahan 2016 adalah belanja modal peralatan dan mesin- kendaraan bermotor penumpang ( bus executive penumpang 30 orang keatas) dan minibus (penumpang 14 orang ke bawah) haice commuter. Namun dalam realialisasi proyek pada akhirnya Biro umum membeli ada 1 unit Toyota hiace commuter exekutive  dan 2 unit Toyota haice commuter exsekutive dengan modifikasi khusus.

APBD Perubahan 2016

APBD Perubahan 2016

Bisakah pergeseran anggaran seperti ini? Menurut Penjelasan mantan Karo Umum  Jimmy Ringkuangan yang kini menjabat Kepala Biro  Infrastruktur dan Pengadaan Barang Jasa Pemprov Sulut bahwa dalam ketentuan penganggaran  dapat dilakukan pergeseran anggaran sesuai objek kebutuhan. Mekanismenya adalah mengajukan pengusulan  pergeseran dengan memperhatikan kebutuhan.

‘’ Kami membutuhkan kendaraan tamu untuk setingkat dengan pejabat negara dan tamu asing. Jadi mengingat kebutuhan tersebut dilakukan pergeseran anggaran . Dari 2 Unit bus menjadi 3 unit haice commuter (2 executive dengan spesifikasi khusus dan 1 unit executive),’’jelas Karo Ringkuangan yang kini mengelolah LPSE Pemprov Sulut.

APBD Perubahan 2016

APBD Perubahan 2016

Usulan sesuai kebutuhan ini diajukan ke pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi Sulut untuk mendapakan persetujuan. Juga pada Badan Keuangan Pemprov untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan pergeseran anggaran sesuai porsi anggaran yang tersedia. ‘’Tapi pergeseran hanya bisa dilakukan jika dalam satu program. Terkait proyek ini kami telah memenuhi semua prosedur yang berlaku,’’tambah Ringkuangan.

Tentang pergeseran anggaran APBD ini, anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulut Billy Lombok mengatakan bahwa memang menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 154 ayat (1) yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memberi ruang ,dimana perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, (b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, (c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, (d) keadaan darurat dan (e) keadaan luar biasa.

Angota Komisi II DPRD Provinsi Sulut Billy Lombok

Angota Komisi II DPRD Provinsi Sulut Billy Lombok

Pergeseran anggaran memang dimungkinkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (1) huruf b yaitu pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 160 ayat (1) yang menghalalkan juga pergeseran antar obyek belanja dan jenis belanja dan antar rincian obyek belanja.

Selanjutnya Pasal 160 pun telah memberi dan membatasi kewenangan untuk melakukan pergeseran. Pasal 160 ayat (2), memberi ruang dan membatasi kewenangan untuk pergeseran aggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKAD (pejabat pengelola keuangan daerah).

‘’Sejauh sesuai dengan aturan dimana tidak memerlukan lagi pembahasan di DPRD maka sah-sah saja. Namun Biro Umum sebagai unjung tombak bagi sarana dan prasarana pimpinan pemerintahan harus matang dalam perencanaannya. Kedepan Biro Umum perlu lebih sigap, perencanaan harus lebih baik dan memperhitungkan kebutuhan keprotokoleran maupun kebutuhan opersional lainnya,’’ kata Billy Lombok dari Fraksi Demokrat DPRD Sulut.

Motif Pemenang Tender

Diduga praktek monopoli  telah berlangsung lama dan masih saja terjadi karena sejak awal PT Hasjrat Abadi selalu menang tender dan telah menjadi mitra Pemprov Sulut sebagai penyedia kendaraan dinas terbaik. Dan sejak 7 tahun lalu, manajemen PT Hasrjat memperbaiki mekanisme tender proyek dengan pemerintah untuk menghilangkan praktek ‘ uang komisi’ karena  belajar dari pengalaman bahwa beberapa kali pihak PT Hasrjat harus dipanggil pihak Kejaksaan terkait proses tender kendaraan dinas pemerintah.

Dari hasil wawancara dengan salah satu Marketing Toyota Christian Ferry Taroreh bahwa proyek pengadaan kendaraan dinas pemerintah daerah  menjadi salah satu target penjualan  PT Hasjrat Abadi dalam hal ini Toyota.

Untuk memuluskan hal ini, PT Hasjrat Abadi menempatkan  personal marketing (sales counter)terbaiknya  di setiap SKPD, untuk menjalin hubungan baik dan memantau jika ada rencana pengadaan kendaraan dinas.

Terkait proyek pengadaan Haice Commuter di Biro Umum Pemprov Sulut  anggaran APBD tahun 2016 pada awalnya ditangani oleh grupnya di cabang Airmadidi. Saat itu Ferry Taroreh menjabat sebagai Kepala Outlet  Toyota, Minahasa Utara.

‘’ Yang saya ingat waktu itu sales counter yang ditempatkan di Pemprov Sulut adalah Fransine Katuuk. Biasanya proyek pengadaan kendaraan dinas beliau yang mengurusnya. Hanya saja, tahun lalu Fransine resign dari Toyota mengikuti suaminya dan bekerja di Palu. Jadi untuk menangani proyek ini digantikan oleh  Ibu Ferjie. Saya sudah tidak begitu mengetahui kelanjutannya karena  sebelum realisasi proyeknya, Sepember 2016  saya sudah pindah ke Cabang Toyota di Jl.Tendean,’’ kata Ferry.

Saat melakukan investigasi, terkesan pihak PT Hasrjat sangat tertutup dengan jumlah harga penawaran dan jumlah harga yang dibayarkan oleh Pemprov Sulut untuk 1 unit Toyota hiace commuter exekutive  dan 2 unit Toyota haice commuter exsekutive dengan modifikasi khusus. ’’ Harganya 700an Juta, saya sudah tidak ingat dan semua filenya sudah saya serahkan kepada pimpinan,’’ kata Ibu Ferjie yang mengaku sudah tidak begitu ingat berapa harga penawaran dan harga yang dibayarkan .

Pihak Pemprov Sulut mengakui bahwa PT. Hasjrat Abadi menjadi pemenang dengan beberapa alasan yakni produk PT Hasjrat sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Pemerintah juga memprioritaskan untuk penyedia lokal dan perusahaan lain belum bisa memberikan pelayanan aftersale (aftersale service). ‘’ Perusahaan penyedia lain  belum membuka diri untuk menyesuaikan dengan proses tender pemerintah,’’ kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Conny Tidayoh yang jugamenangani  UPL Pemprov Sulut.

Openterder.net ICW   

Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto

Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto

Untuk mendeteksi potensi resiko terjadinya penyimpangan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa yang bersifat elektronik (e-procurement), ICW mengembangkan sebuah metode yang disebut dengan opentender . ” Data pengadaan kini semua terbuka, bisa diakses melalui LPSE. ICW membuat metode ini secara online dengan menghubungkan data pengadaan secara nasional di LKPP pada  sistem opentender yang dibuat ICW, sehingga publik bisa akses secara gratis melalui opentender.net,”kata Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto.

Data yang tersedia di opentender.net sudah diolah dan publik tinggal memanfaatkan karena setiap pengadaan yang ada sudah dianalisis resiko berdasarkan indikator penilaian resiko. ”Nah karena sifatnya masih potensi resiko maka hasil dari opentender belum disebut sebagai korupsi. Tetapi  dengan opentender, penegak hukum, pengawas internal dan masyarakat bisa menetukan prioritas pengadaan yang paling beresiko untuk diinvestigasi lebih lanjut,”jelas Agus.

”Harus ada investigasi untuk menguji resiko penyimpangan yang telah didapatkan dari opentender. Investigasi misalnya mencari data kontrak pengadaan, rekam jejak perusahaan yang menang dan ikut tender termasuk cek lapangan untuk mengetahui apakah proyek benar dilakukan dan bukan proyek fiktif,” tambahnya. (Jeane Rondonuwu/bersambung)

*Tulisan ini merupakan hasil liputan wartawan Sulutdaily.com untuk Program Beasiswa Jurnalis meliput Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang digelar oleh ICW.