KPU Tomohon Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pilkada 2020

KPU Tomohon Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pilkada 2020

SULUTDAILY|| Tomohon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon melakukan Sosialisasi Syarat Pencalonan Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020, (22/11/2019) di Kantor KPU Tomohon.

Dalam sambutan pembukaan, Ketua KPU Kota Tomohon Haryanto Lasut mengatakan tahapan sosialisasi calon perseorangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tomohon Tahun 2020 telah digulirkan. “Terdapat beberapa keputusan berkaitan dengan calon perseorangan, sehingga bisa memenuhi persyaratan dalam kontestasi pilkada mendatang. Salahsatu paling mendasar bagi calon perseorangan yakni memiliki dukungan 7.097 KTP,” ujar Lasut.

Sementara, Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan sebagai pembicara utama dalam sosialisasi ini menjelaskan KPU berkewajiban menyampaikan pada masyarakat terkait tahapan pencalonan yang ditetapkan dalam dua kategori, yakni pasangan calon partai politik dan perseorangan dengan mekanisme tahapan sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

“Bagi parpol dapat diusung oleh 4 kursi legislatif di DPRD Kota Tomohon. Sedangkan untuk perseorangan, setiap paslon wajib memiliki 7.097 dukungan minimal dengan minimal dalam sebaran 3 kecamatan di Kota Tomohon. Selanjutnya, dukungan dengan KTP ditempel pada formulir yang diterbitkan KPU,” kata Momongan.

Dijelaskan pula, setiap calon perseorangan wajib menjemput formulir di KPU, termasuk mempelajari aplikasi yang digunakan KPU dalam pengisian secepatnya. “Untuk Kota Tomohon dengan waktu yang tersisa, membutuhkan beberapa operator yang disiapkan pasangan calon, sebab dalam hitungan per1 hari, setiap operator hanya bisa menyelesaikan input data sebanyak 96 KTP, sedangkan waktu tersisa tinggal 78 hari sejak sosialisasi ini,” jelas Momongan.

Selanjutnya, menurut Momongan bahwa tahapan lanjut adalah verifikasi administrasi oleh KPU melalui PPS yang mengambil data kebenaran dukungan secara langsung pada 7.097 pemilik KTP dan akan dilanjutkan faktual terkait keabsahan KTP untuk verifikasi terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jika melibatkan pemilik KTP adalah penyelenggara pilkada (KPU, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu), Aparatur Sipil Negara (ASN), Lurah/Kepala Desa, Perangkat Kelurahan/Desa, maupun Anghota TNI/Polri.

Ikut hadir dalam sosialisasi ini, Komisioner KPU Kota Tomohon, Pemerintah Kota Tomohon, perwakilan Kepolisian dan TNI, serta Ketua LPM Kota Tomohon, perwakilan Bakal Calon Perseorangan, maupun wartawan. (davyt)

CATEGORIES
Share This