Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Thursday, August 16, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Minahasa » KPU Minahasa Persiapkan MoU Dengan Kejaksaan

KPU Minahasa Persiapkan MoU Dengan Kejaksaan 

KPU Minahasa Persiapkan MoU Dengan Kejaksaan

SULUTDAILY|| Tondano – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, (25/10/2017) mengunjungi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tondano, dalam rangka membahas rencana kerjasama pendampingan hukum kegiatan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 mendatang.

Menurut Ketua KPU Minahasa, Meidy Yafet Tinangon SSi MSi, kunjungan kerja (Kerja) yang dilakukan KPU Minahasa, selain bersilaturahmi pihaknya melakukan koordinasi serta menyampaikan hal- hal berkaitan dengan berlangsungnya tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati pada 2018 mendatang.

“Intinya disepakati akan ada perjanjian kerjasama (MoU) KPU dengan Kejaksaan untuk memberikan bantuan hukum maupun pendampingan atau assistensi hukum lainnya kepada KPU minahasa dalam Pilkada Minahasa. Hal ini dimaksudkan  agar Pilkada berjalan sukses, pastinya dengan dukungan semua juga,” jelas Tinangon.

Hal senada diungkap Ketua Divisi SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kristoforus Ngantung. Menurutnya, kunjungan KPU Minahasa mendahului undangan gerakan sadar Pilkada dan Forkom Payangka.  “Mewakili KPU, kami tentunya memberikan apresiasi kepada pihak Kejari yang telah menyambut baik rencana ini. Besar harapan kami, dukungan bukan hanya datang dari pihak Kejari namun semua pihak,” jelas Ngantung.

Ditempat terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Tondano Saptana Setyabudi SH MH mengatakan,  jajaran Kejari Minahasa siap memberikan pendampingan dan pengawalan ke KPU Minahasa terkait pelaksanaan Pilkada. “Pendampingan maupun pengawalan kepada KPU  mulai awal, saat pelaksanaan hingga akhir. Pendampingan itu dilakukan untuk membantu KPU dalam melaksanakan kegiatan berkaitan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya menjelang kegiatan Pilbup tahun 2018. Jadi adanya kerjasama ini, nantinya kami bisa secara resmi dan sah dapat memberikan bantuan bila ada permasalahan hukum,” jelas Setyabudi. (davyt)