Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Thursday, November 23, 2017
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Minahasa » KPU Minahasa Paparkan Kesiapan Pilbup Pada Komisi II DPR RI

KPU Minahasa Paparkan Kesiapan Pilbup Pada Komisi II DPR RI 

KPU Minahasa Paparkan Kesiapan Pilbup Pada Komisi II DPR RI

SULUTDAILY|| Manado – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa memaparkan kesiapan melaksanakan Pemilihan Bupati (Pilbup) Minahasa di Ruang Rapat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara memanfaatkan momentum tatap muka antara Tim Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh EE Mangindaan selaku ketua tim dengan jajaran KPU-Bawaslu Provinsi Sulut, serta KPU dan Panwas Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada 2018, (12/9/2017).

KPU kabupaten Minahasa sebagai salah satu penyelenggara Pilkada turut dalam pertemuan tersebut dan dihadiri langsung Ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon.
Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan kesiapan KPU Minahasa mulai dari anggaran, personil dan pelaksanaan tahapan.

Dalam pertemuan yang dipandu Assisten I Pemprov Sulut J Palandung, bahwa KPU Minahasa adalah daerah pertama yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah daerah setempat, di antara 6 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018 di Sulut.

Dijelaskan Tinangon, NPHD ditandatangani tanggal 9 Mei 2017, dan telah melalui pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Terkait pendataan pemilih dan e-KTP, bahwa berdasarkan data dari Pemkab Minahasa, presentase perekaman e-KTP di Kabupaten Minahasa telah mencapai 94%,” kata Tinangon.

Seperti disampaikan Mangindaan sehubungan dengan komitmen Pemerintah dan DPR-RI yang telah sepakat tahun 2018 perekeman e-KTP harus mencapai 100%, maka KPU Minahasa turut mensuport upaya tersebut, mengingat e-KTP menjadi syarat pemutakhiran data pemilih dan digunakan dalam verifikasi dukungan calon perseorangan serta saat pencoblosan nanti.

Tinangon juga menyampaikan terkait keterkaitan antara UU Pilkada dan UU Pemilu No 7 Tahun 2017, terkait rekrutmen penyelenggara yang berpotensi mengganggu kinerja.

Atas penjelasan KPU Minahasa, Mangindaan dan tim yang terdiri dari Rambe Kamarulzaman (FPG) dan Dwi Ria Latifa (FPDIP) merespon baik penyampaian itu. “Mereka berjanji akan merumuskan masukan dan laporan hasil pertemuan dan membawanya dalam pembahasan di Jakarta,” kunci Tinangon.(davyt)