Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Thursday, August 16, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Minahasa » KPU Minahasa Gelar Pemutakhiran Data Pemilih

KPU Minahasa Gelar Pemutakhiran Data Pemilih 

KPU Minahasa Gelar Pemutakhiran Data Pemilih

SULUTDAILY|| Manado – Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Minahasa pada Selasa ( 26/09/2017) menggelar sosialisasi pemutahiran data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2018 mendatang.

Sosialisasi yang diikuti Partai Politik. Tokoh Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM maupun Media Center KPU Minahasa ini digelar di Hotel Quality Manado dan dibuka kegiatannya oleh Ketua  KPU Minahasa Meidy Yafet Tinangon SSi MSi.

Dalam pemaparan materi, Ketua Program dan Data KPU Minahasa Lord CH Malonda SPd didampingi Komisioner Dicky Paseki SH MH, serta Kristoforus Ngantung SFils memaparkan tentang teknis data pemilih di Kabupaten Minahasa yang mengunakan program Sistem Data Pemilih ( Sidalih)

”Kita kini mengunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang sudah dipakai dari beberapa kali Pemilihan Umum, dan data ini sudah akurat dan sangat valid, ” ujar Malonda.

Disampaikan bahwa data pemilih dimutahirkan oleh pihak Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PANTARLIH) . Datanya bersumber dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya, dan ditindaklanjuti oleh Pantarlih dengan mengunjungi setiap nama yang terdaftar dalam DP4. Itu akan menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

” Pemilihan ini kita hanya mengenal DPS, DPT, selain itu sudah tidak ada lagi perubahan dan hanya boleh di tambah dengan Daftar Pemilih Tetap Tambahan ( DPTB) pada hari pemungutan suara dengan menunjukan KTP elektronik dan surat keterangan dari Disdukcapil,” jelas Malonda.

James Lewu utusan Partai Golkar meminta agar KPU Minahasa dapat meminimalisir jangan sampai ada mobilisasi masa yang akan dimasukan dalam daftar pemilih kedepan, padahal bukan penduduk Minahasa dan tidak ada hak pilih.

Namun menurut Paseki Mobilisasi masa ini dipastikan tidak ada karena peraturan mengenai kependudukan sudah semakin ketat. ”Kalau Mobilisasi masa saya optimis tidak akan ada karena ketatnya undang – undang kependudukan,tetapi yang ditakutkan formulir C6 yang adalah formulir undangan untuk memilih disalah gunakan. Mari kita awasi bersama sukseskan pilkada 2018 mendatang karena denokrasi itu berawal di Minahasa,” kata Paseki. (davyt)