Informasi Terkini Sulawesi Utara - Media Online Sulut|Wednesday, October 17, 2018
  • Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dapat Di Unduh Pada http://kpu-sulutprov.go.id
  • PENGUMUMAM PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2018-2023
  • Jual Tanah di Jalan.SEA, Sertifikat Hak Milik, Luas Tanah 2.777M2. Tertarik : Hub.081 340 733 991
Anda disini: Home » Berita Sulut » Totabuan » Komisioner Panwaslu Misrawati Pakaya Sebut Pembersihan APK Tugas KPUD Bolmut

Komisioner Panwaslu Misrawati Pakaya Sebut Pembersihan APK Tugas KPUD Bolmut 

Panwaslu VS KPUD

SULUTDAILY, BOLMUT – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengatakan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) milik tiga Pasangan Calon (Paslon) merupakan wilayah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmut.

Komisioner Panwaslu Bolmut devisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Misrawati Pakaya mengatakan, baliho maupun APK Paslon yang masih terpasang adalah tanggung jawabnya KPU. Panwaslu sendiri hanya bertugas untuk mengawasi jalannya tahapan Pilkada.

“Yang punya hajatan Pilkada adalah KPU. Harusnya, yang melakukan pembersihan APK Paslon yang masih terpasang adalah KPU bekerja sama dengan Pol-PP,” kata Pakaya belum lama ini.

Dikatakannya, masih terpasangnya APK maupun baliho milik Paslon adalah pelanggaran Pilkada dan bisa dikata, pelanggaran Pilkada dilakukan oleh KPU mengingat, aturannya jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (P-KPU). Panwaslu sendiri hanya berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu).

“Kalau APKnya masih terpasang, berarti KPU melakukan pelanggaran Pilkada dan itu nantinya akan kami tangani sebagai pelanggaran. Sebab, kalau pembersihan APK bukan wilayah kami,” tegasnya.

ketua KPU Faisal Husin justeru membantah soal itu.  Menurutnya, pembersihan APK merupakan tanggung jawab Panwaslu dan Pol-PP sesuai dengan hasil rapat sebelumnya bersama ketua Panwaslu Bolmut Sarwo Edi Posangi.

“Coba dikroscek lagi ke ketua Panwaslu sebab, itu sudah melalui rapat bersama dan keputusannya adalah tanggung jawabnya Panwaslu. KPU sendiri hanya merekomendasikan,” pungks faisal. (ricky)